Mjnews.id – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, menegaskan kesiapan seluruh elemen masyarakat di Sumbar menghelat Pemilu 2024 pada 14 Februari mendatang.
Dalam kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke Sumbar, Selasa 30 Januari 2024, di Auditorium Istana Gubernur, Gubernur Mahyeldi menyoroti dukungan Pemerintah Daerah terhadap teknis pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu), pemaksimalan partisipasi pemilih, dan komitmen netralitas ASN, TNI, dan Polri di Sumbar.
Gubernur Mahyeldi menyampaikan bahwa Pemprov Sumbar bersama Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumbar telah menyalurkan dana hibah sebesar lebih dari Rp431 miliar untuk KPU dan lebih dari Rp165 miliar untuk Bawaslu. Dukungan keuangan ini merupakan bentuk nyata komitmen Sumbar dalam menyukseskan pelaksanaan Pemilu 2024.
“Dari aspek dukungan keuangan daerah, Pemprov Sumbar bersama Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumbar sudah menyalurkan total Rp431 miliar lebih dana hibah untuk KPU dan Rp165 miliar lebih untuk Bawaslu. Tentu saja ini bentuk dukungan nyata kita di Sumbar dalam menyukseskan pelaksanaan Pemilu tahun 2024,” ucap Gubernur Mahyeldi.
Dalam upaya menjaga kondusivitas dan keamanan selama masa Pemilu, Gubernur Mahyeldi menekankan pentingnya partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan. Sumbar dikenal dengan slogan “Pemilu Badunsanak”, yang menjadi ikhtiar dalam menciptakan atmosfir kondusif selama Pemilu, dan Gubernur menegaskan bahwa ini adalah tanggung jawab bersama.
Ketua Rombongan Kunker Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus, menyoroti beberapa aspek yang perlu dimonitor, termasuk memastikan setiap pemilih dapat menggunakan hak pilih, jaminan kesehatan bagi pelaksana teknis Pemilu di setiap TPS, dan netralitas ASN, TNI, dan Polri.
“Alhamdulillah, sepanjang pemantauan kami, tidak ada kendala berarti dalam masa persiapan sebelum hari puncak Pemilu pada 14 Februari nanti. Namun demikian, tetap ada beberapa catatan yang perlu ditindaklanjuti dengan sangat serius oleh KPU, Bawaslu, dan setiap lembaga terkait di Sumbar,” ucap Guspardi.
Gubernur Mahyeldi melalui perwakilan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumbar, juga menyampaikan program-program untuk mempercepat pengadministrasian kependudukan dan dukungan anggaran untuk kelancaran pelaksanaan Pemilu di Sumbar.
(adpsb)
