DPD IMM Lampung juga menyatakan siap bekerja sama dengan DPRD dan Pemprov Lampung untuk menyusun kajian akademik serta naskah akademik yang diperlukan dalam penyusunan Perda atau Pergub tersebut.
“IMM akan mengawal proses ini hingga terealisasi, karena singkong adalah identitas ekonomi rakyat Lampung. Keadilan harga bagi petani berarti keadilan bagi daerah,” tambah Jefri.
ADVERTISEMENT
Dengan adanya instruksi dari Menteri Pertanian dan dorongan dari kalangan mahasiswa, diharapkan Pemerintah Provinsi Lampung segera menindaklanjuti dengan kebijakan konkret agar tata kelola pangan lokal, khususnya ubi kayu, dapat berjalan transparan, berkeadilan, dan berkelanjutan.
(*/mpi)
