BeritaHukumKabupaten Bintan

Begini Komitmen Pemkab Bintan dalam Pemberantasan Korupsi

454
KPK menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) Tahun 2025di Ruang Rapat II Bandar Seri Bentan, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau.
KPK menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) Tahun 2025di Ruang Rapat II Bandar Seri Bentan, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. (f/pemkab)

Mjnews.id – Untuk meningkatkan sinergi dan kolaborasi dalam upaya pemberantasan korupsi, khususnya dalam tata kelola Pemerintahan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) Tahun 2025.

Bupati Bintan, Roby Kurniawan yang menghadiri acara itu menyampaikan bahwa kehadiran KPK RI dalam kegiatan ini membawa manfaat besar bagi Kabupaten Bintan.

ADVERTISEMENT

Didampingi Wakil Bupati Bintan Deby Maryanti, Roby berharap semangat integritas akan semakin kuat untuk menuju pembangunan yang berkelanjutan dan bebas dari indikasi korupsi.

“Ini menjadi penegasan semangat sinergi dan kolaborasi dalam menjalankan amanat pemberantasan tindak pidana korupsi. Ini juga momentum koreksi dan evaluasi bagi kami. Bintan sebagai daerah yang terus berupaya maju, kami sadar integritas dan tata kelola Pemerintah yang bersih tentu menjadi pondasi utama,” jelas Roby mengawali pertemuan, Senin (13/10/2025) di Ruang Rapat II Bandar Seri Bentan.

Roby bahkan dengan tegas menyampaikan pesan kepada seluruh Kepala OPD serta jajaran yang hadir, untuk menerapkan transparansi total agar semuanya tercatat dan terbuka.

“MCSP ini bukan sekedar indeks atau nilai yang harus dikejar, tapi cermin sistem yang mengukur berapa jauh Bintan membentengi diri dari indikasi tindak pidana korupsi,” tambah Roby.

Sementara itu, Kepala Satgas Korsupgah (Koordinasi Supervisi dan Pencegahan) KPK RI Wilayah I, Uding Joharudin mengatakan di dalam MCSP ada indikator-indikator yang harus dilakukan dan dipenuhi yang kemudian dilengkapkan dengan bukti.

“Itu bagian dari monitoring yang kami lakukan. Nah dari situ terbangun upaya pencegahan korupsi secara sistemik. Kami harus pastikan sistem yang dibangun sudah baik dan orang yang menjalankannya juga harus berintegritas, keduanya harus sepaket,” ungkap Uding.

Sebelumnya, Uding bersama Tim didampingi Inspektorat melakukan peninjauan lapangan terhadap beberapa proyek PBJ (pengadaan barang dan jasa) strategis di Bintan. Lewat pertemuan ini, Pemerintah Kabupaten Bintan menyatakan komitmen dalam meningkatkan indikator-indikator yang termuat dalam MCSP, termasuk SPI (Survei Penilaian Integritas).

(*/isb)

Exit mobile version