MJNEWS.ID – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Aktivis Mahasiswa Islam Indonesia (GAMIS Indonesia) kembali menggelar aksi unjuk rasa bertajuk “Sedot Tinja Istana Jilid IV” di depan Istana Negara dan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Kamis (9/7/2026).
Mereka membawa sejumlah tuntutan, mulai dari evaluasi terhadap Sekretaris Kabinet hingga permintaan pengusutan dugaan perusakan kendaraan milik Ketua Umum GAMIS Indonesia.
Dalam aksi tersebut, massa awalnya berencana menghadirkan mobil sedot tinja sebagai simbol tuntutan pembenahan tata kelola pemerintahan. Namun, simbol tersebut tidak dapat dihadirkan.
Sebagai gantinya, massa membawa kendaraan milik Ketua Umum GAMIS Indonesia yang disebut mengalami kerusakan dan telah dilaporkan ke polisi. Kendaraan itu dijadikan simbol penolakan terhadap intimidasi terhadap kebebasan berpendapat.
Ketua Umum GAMIS Indonesia sekaligus Koordinator Lapangan aksi, Fahri Salim, SH, menyatakan demonstrasi ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan publik terhadap pemerintahan dan penegakan hukum.
“Kami akan terus mengawal demokrasi, supremasi hukum, dan pemerintahan yang bersih. Kritik yang kami sampaikan adalah hak konstitusional dan tidak boleh dibalas dengan intimidasi ataupun teror,” ujar Fahri.
Dalam aksi tersebut, GAMIS Indonesia menyampaikan tujuh tuntutan. Mereka mendesak Presiden mengevaluasi Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Selain itu, mereka meminta evaluasi sejumlah kebijakan yang menjadi perhatian publik. Mereka juga mendorong investigasi dugaan pelanggaran dalam proses pendidikan Seskoad.
GAMIS Indonesia turut meminta evaluasi Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2024. Mereka juga meminta KPK dan lembaga terkait memeriksa LHKPN serta sumber kekayaan secara transparan.
Organisasi ini juga mendesak aparat mengusut dugaan perusakan kendaraan Ketua Umum GAMIS Indonesia. Mereka mendorong penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan profesional.
Fahri menyatakan tuntutan tersebut merupakan aspirasi masyarakat yang perlu mendapat perhatian pemerintah melalui mekanisme hukum.
“Kami berharap seluruh proses dilakukan secara transparan sesuai ketentuan hukum yang berlaku sehingga kepercayaan publik tetap terjaga,” katanya.
GAMIS Indonesia juga menilai sejumlah kebijakan dan dinamika pemerintahan perlu dievaluasi. Mereka menilai persoalan tersebut harus ditindaklanjuti agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan.
Fahri menegaskan aksi ini bukan ditujukan kepada individu tertentu. Aksi ini merupakan bentuk penyampaian aspirasi dalam negara demokrasi.
“Kami tidak sedang memusuhi seseorang, tetapi mengawal prinsip. Negara hukum harus dijaga, meritokrasi harus ditegakkan, dan setiap penyelenggara negara harus terbuka terhadap pengawasan publik,” tutup Fahri.
