Kedua, perlu dukungan pemerintah daerah yang lebih optimal, tidak ada blokade-blokade khusus untuk pendamping tertentu. “Ketiga, perlu dukungan pendanaan untuk program aktivasi pendamping lebih massif,” terang Husnul.
Terakhir, pengawasan terhadap penyalahgunaan sertifikasi halal dan prosesnya, serta kedisiplinan para pengguna sertifikasi halal perlu segera diterapkan oleh BPJPH.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPD RI sependapat jika pelaku usaha harus didorong untuk mengikuti program sertifikasi halal. Sebab, kata dia, dalam memilih makanan, masyarakat Indonesia yang mayoritas umat Muslim mengedepankan aspek kehalalan dalam memilih sebuah produk.
“Maka, kesadaran akan sertifikasi halal ini penting untuk terus disosialisasikan. Saya kira memang sudah kewajiban bagi pelaku usaha untuk memberitahukan produknya halal atau tidak yang ditandai dengan sertifikasi halal,” ujar LaNyalla.
Senator asal Jawa Timur itu juga sependapat jika pemerintah daerah wajib memberikan dukungan penuh terhadap program sertifikasi halal ini, karena produk UMKM cukup besar dalam menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi daerah.
“Maka, dukungan bagi lembaga penyelenggara sertifikasi halal dari pemerintah daerah wajib diberikan kepada lembaga yang mendorong sertifikasi halal. Sebab, hal ini bertalian erat dengan menggeliatnya perekonomian masyarakat dan kontribusi bagi daerah,” tutut LaNyalla.
Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi Wakil Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur, Dr H Moh Ma’ruf Syah dan Ketua Kadin Jatim, Adik Dwi Putranto.
Sedangkan Siti Nur Yusmiati didampingi Pembina PW ISNU Jatim M Dawud, Sekretaris PW ISNU Jatim Zainul Abidin Jufry, Bendahara PW ISNU Jatim Sumangat dan sejumlah pengurus lainnya.
(*)
