Komoditas yang dijual di pasar ini antara lain sembako, buah-buahan, barang kelontongan, bumbu masak, peralatan rumah tangga, tas, dan pakaian. Sementara Pasar Tematik Ketidur memiliki jumlah pedagang sebanyak 104 orang dengan barang yang dijual di pasar tematik di antaranya barang bekas, besi tua, sepeda bekas, dan lainnya. Barang bekas yang dijual di sini bukan barang bekas asal impor.
Turut hadir pada peresmian pasar, yakni Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari. Turut mendampingi Mendag Zulkifli Hasan yaitu Sekretaris Jenderal Kemendag Suhanto, Plt Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kasan.
Pengadaan Formasi Lulusan Akmet
Selain meresmikan pasar, Mendag Zulkifli Hasan juga menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Perdagangan dengan Pemerintah Kota Mojokerto.
Dalam MoU ini, Pemkot Mojokerto akan menyiapkan formasi untuk lulusan Akademi Metrologi dan Instrumentasi (Akmet), khususnya yang berasal dari Mojokerto. MoU ditandatangani Sekretaris Jenderal Kemendag Suhanto dan Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari.
“Adanya aparatur sumber daya (ASN) lulusan Akmet akan memastikan ketepatan timbangan di pasar, khusunya di Kota Mojokerto. Hal ini untuk menjaga dan melindungi konsumen agar tidak dirugikan,” kata Mendag Zulkifli Hasan.
Suhanto menambahkan, pada 2022, Pemerintah Kota Mojokerto telah mengirimkan dua orang putra terbaiknya untuk menempuh pendidikan di Akmet. Dua orang ini nantinya akan lulus pada 2025 dan diharapkan mampu memenuhi kekurangan sumber daya manusia Kemetrologian di Kota Mojokerto.
Putra dan putri daerah tersebut akan menjadi ASN di daerah masing-masing sehingga perlu disiapkan formasinya. Adapun jabatan fungsional yang dapat diisi lulusan Akmet adalah Fungsional Penera Terampil dan Jabatan Fungsional Pengamat Tera Terampil.
Suhanto berharap, para pegawai di bidang kemetrologian yang telah direkrut agar dipertahankan di jabatan fungsional sesuai dengan kompetensinya.
“Langkah ini perlu diambil agar mereka dapat berkontribusi secara maksimal untuk menjaga ketertiban ukuran untuk mewujudkan perlindungan konsumen di Kota Mojokerto. Dalam hal ini, timbangan di pasar dan SPBU perlu dijaga ketertibannya dan standarnya agar tidak merugikan masyarakat,” tutup Suhanto.
Salah satu fungsi Kementerian Perdagangan adalah memberikan perlindungan konsumen dan perwujudan tertib ukur. Guna mendukung pelaksanaan fungsi tersebut dan sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka didirikan Unit Metrologi Legal (UML) di kabupaten/kota. Hingga saat ini, terdapat 364 UML dari 519 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
(rel/eki)
