Sementara Menteri Bahlil mengungkapkan, perdagangan, industri dan investasi merupakan satu mata rantai yang tidak terpisahkan. Dalam klaster investasi, terdapat lima isu yang telah disepakati oleh para Menteri G20.
Pertama, pentingnya arus investasi berkelanjutan bagi pemulihan ekonomi dalam rangka penciptaan lapangan kerja lewat industrialisasi dan tujuan pembangunan lainnya.
Kedua, penyederhanaan prosedur investasi, seperti yang dilakukan Indonesia melalui Undang-Undang Cipta Kerja (UU CK).
Ketiga, hilirisasi menjadi salah satu instrumen dalam menciptakan nilai tambah, serta memperkuat kemitraan investor asing dengan UMKM. Keempat, pentingnya skema pendanaan iklim yang adil dan merata untuk mendorong investasi berkelanjutan. Kelima, konsensus kompendium, yang bernama
“Kompendium Bali atas Praktik Kebijakan G20 dalam Mempromosikan Investasi untuk Pembangunan Berkelanjutan” atau disebut sebagai Kompendium Bali.
“Dengan adanya Kompendium Bali, Indonesia boleh menyusun strategi promosinya sendiri, begitu juga negara lainnya. Karena itu mereka harus dihargai dalam membuat strategi menurut keunggulan komparatif negaranya masing-masing,” jelas Menteri Bahlil.
Pertemuan Bilateral dan Kontrak Dagang
Di sela pertemuan, Mendag Zulkifli Hasan juga melakukan pertemuan bilateral dengan 13 negara mitra dagang. Antara lain dengan Australia, Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, India, Inggris, Kanada, Korea Selatan, Selandia Baru, Singapura, Spanyol, Uni Emirat Arab dan Uni Eropa.
Selain itu, Mendag Zulkilfli Hasan juga mengadakan pertemuan bilateral dengan organisasi internasional yaitu United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP).
Mendag Zulkifli Hasan menambahkan, TIIMM juga menjadi langkah konkret untuk mengoptimalkan hubungan perdagangan Indonesia dengan negara mitra, khususnya negara-negara yang telah memiliki perjanjian perdagangan bilateral dengan Indonesia.
Di sela rangkaian TIIMM juga dilakukan penandatanganan kontrak antara pelaku usaha Indonesia negara mitra G20 dengan menghasilkan USD 710,6 juta dari 23 kontrak dagang. Salah satunya merupakan kontrak kerja sama pengembangan sumber daya manusia (SDM) di bidang informasi dan teknologi (IT) yang akan dimanfaatkan untuk perdagangan jasa antara pelaku usaha Australia dengan Indonesia dalam kerangka Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA)
“Upaya ini merupakan bentuk nyata utilisasi konsesi yang dimiliki Indonesia dengan negara mitra, sekaligus merupakan etalase bagi seluruh pemangku kepentingan untuk dapat mengoptimalkan manfaat ekonomi dari perjanjian perdagangan bilateral yang dimiliki Indonesia,” kata Mendag Zulkifli Hasan.
(eki)
