 |
| Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Fraksi Golkar, Dedi Mulyadi. |
JAKARTA, Mjnews.id – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Fraksi Golkar, Dedi Mulyadi mengatakan bahwa penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak membawa efek domino pasar dan kecemasan para perternak yang sangat luar biasa.
“Dari sudut pandang kita itu perlu berhati-hati karena mempunyai pengalaman pada pandemi covid-19 pada awal masuknya virus tersebut. Kita beranggapan bahwa virus itu biasa saja tetapi kemudian memiliki implikasi yang cukup luas sampai hari ini dan baru bisa tuntas 100 persen,” ujarnya kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Senin 23 Mei 2022 kemarin.
Ia juga menjelaskan pertama dalam sudut pandangnya adalah kalau berbicara persoalan hewan ternak yang sudah tertular atau endemiknya sudah ada. Dalam rapat kerja bersama Mentan baru berbicara aman dikonsumsi.
“Terkecuali usus dan kepala. Ada jaminan gak usus dan kepala tersebut tidak dimakan. Kedua misalnya kasus covid juga pernh tidak dilaporkan karena takut,” ucap Dedi.
Dikatakan Politisi Golkar ketika ada gejalanya besar baru ribut. Hawan ternak pada sapi juga sama. Pihak komisi IV juga berpikir banyak perternak tidak lapor. Kenapa tidak lapor karena kalau lapor nantinya disebut berpenyakit PMK akhirnya tidak laku.
“Namun saat hewan tersebut sakit perternak tidak jadi potong hewannya, ketika dia potong dikirim ke pasar disinilah problem kita. Kenapa menjadi problem tersebut, dikarenakan setiap desa tidak punya dokter hewan,” ucap Dedi.
Ia juga mengungkapkan tidak semua daerah Kabupaten/Kota memiliki rumah sakit pos pelayanan kesehatan hewan. “Karena masih sangat terbatas. Sehingga kita memberikan solusi yang paling bagus,” sambungnya.
Legislator Senayan ini mengatakan pemerintah mengumumkan bagi para perternak yang ternaknya terindikasi terpapar PMK segera lapor dan diganti oleh pemerintah. Kalau saja itu dilaksanakan maka akan selesai.
“Apabila perternak melaporkan diri dan diperiksa. Terbukti hewan tsb tertular maka segara diganti dan dimusnahkan dahulu, dibakar, dikubur dan diganti baru selesai,” ujar Dedi.
Tetapi, lebih lanjitnya kalau kita masih dengan pnecegahan di darat, laut, bagaimana bisa di lokdown. Menurutnya itu wacana sampai hari ini tidak bisa dipertanggungjawabkan.
Mwnurutnya, kita punya keterbatasan, terkecuali PMK dihadapi sungguh-sungguh misalnya pemerintah mengumumkan ini adalag status bencana nasional. Kemudian mengerahkan lagi TNI-Polri untuk menangani kasus PMK ini baru selesai.
“Kalau hanya mengandalkan jaribgan aparat kita untuk menangani ini. Saya khawatir grafiknya hari ke hari akan semakin bertambah,” pungkasnya.
(eki)
