Ia juga menyoroti peran krusial pemerintah daerah, khususnya para camat, lurah, dan kepala desa, dalam menjaga akurasi serta pembaruan data DT-SKSEN setiap triwulan.
Gus Muhaimin juga merekomendasikan agar Pemerintah Kabupaten Bandung memperluas program padat karya dan penciptaan lapangan kerja, terutama di desa, melalui penguatan lembaga seperti BUMDes, operasionalisasi SPPG, dan pengembangan koperasi desa.
SPPG Wangisagara, Contoh Solusi Lokal Berbasis Desa Puncak acara kunjungan ini adalah peresmian SPPG yang dikelola oleh BUMDes Niagara.
Fasilitas ini dibangun secara mandiri melalui dana BUMDes, menunjukkan kemandirian desa dalam berinovasi. Dengan progres fisik 97%, SPPG dirancang untuk melayani kebutuhan gizi hingga 3.600–4.000 penerima manfaat dan membuka lapangan kerja bagi 47 warga lokal.
“SPPG juga menjadi contoh konkret bagaimana desa dapat menjadi pusat solusi lokal dalam ketahanan gizi dan pengurangan kemiskinan,” tegas Gus Muhaimin.
Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Daerah Tertentu, Prof. Abdul Haris, turut memberikan dorongan.
“Kami mendorong sinergi dari berbagai pihak dalam pengentasan kemiskinan melalui program pemberdayaan masyarakat. BUMDes Niagara Desa Wangisagara salah satu contoh kesuksesan dalam mengelola potensi yang ada di desa, kesuksesan ini dapat menjadi inspirasi desa lain untuk dapat direplikasikan dalam membangun ekosistem ekonomi pedesaan,” tutupnya.
Kunjungan ini menjadi bukti nyata sinergi antara pusat dan daerah dalam menjawab tantangan kemiskinan multidimensi. Inisiatif kolaboratif seperti di Desa Wangisagara ini diharapkan dapat direplikasi di desa-desa lain sebagai bagian dari strategi nasional pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal.
(*/eki)
