Mjnews.id – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto memberikan apresiasi atas upaya efisiensi anggaran dan pengendalian inflasi yang dilakukan pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Riau.
Apresiasi ini disampaikan Bima saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) terkait Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dan Pengendalian Inflasi di Provinsi Riau, di Kantor Gubernur Riau, Kota Pekanbaru, Kamis (16/10/2025).
Bima menjelaskan, Rakor tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus forum untuk bertukar informasi terkait pengelolaan keuangan negara dan daerah. Ia mengapresiasi langkah Pemda di Riau yang tetap berkomitmen menjaga prioritas pembangunan di tengah kebijakan efisiensi dan penyesuaian transfer keuangan.
Upaya tersebut tercermin dari fokus pada perbaikan infrastruktur jalan, serta kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor sebagai bentuk optimalisasi pendapatan daerah.
“Ini saya kira patut diapresiasi. Nah, kemudian kami juga mencatat bagaimana Pak Gubernur [Riau] bersama Pak Kapolda, ini peduli terhadap lingkungan hidup, kepada ekosistem, Taman Nasional Tesso Nilo, dan lain-lain. Tadi malam kami berbincang bersama Pak Kapolda, ada langkah-langkah tegas, kami sangat apresiasi,” katanya.
Bima juga menyoroti upaya pengendalian inflasi di Provinsi Riau yang sebelumnya sempat mencatat angka tertinggi nomor dua secara nasional, yakni sebesar 5,08 persen. Empat kabupaten/kota yang mencatatkan inflasi tertinggi yaitu Kabupaten Indragiri Hilir (4,46 persen), Kabupaten Kampar (3,91 persen), Kota Dumai (3,59 persen), dan Kota Pekanbaru (3,34 persen). Meski demikian, Bima mengapresiasi langkah-langkah cepat Pemda Riau dalam menekan laju inflasi melalui berbagai intervensi.
“Apresiasi, Pak Gubernur [Riau], tadi sudah ada operasi pasar murah ya. Apresiasi untuk Pak Gubernur, dan silakan kepala daerah yang lain juga, pastikan sidak ke pasar supaya tidak ada penahanan barang, dan buka kerja sama dengan daerah lain untuk memperlancar pasokan. Ada juga gerakan menanam gitu ya, dimasifkan ini, PKK, dan lain-lain,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Bima mewakili Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan catatan agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau tetap memastikan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di tengah kebijakan efisiensi.
Bima Arya menegaskan, keberhasilan SPM memerlukan koordinasi erat antara kepala daerah, Kemendagri, dan Kementerian Keuangan untuk mengidentifikasi serta mengantisipasi SPM yang berpotensi terdampak.
“Mendagri meminta kami untuk melakukan simulasi. Pak Menteri sampaikan jangan sampai SPM itu terdampak,” terangnya.
