Kejanggalan serius dalam prosedur kelayakan peserta
Lebih jauh, Ketua Bidang Ukhuwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) DIY tersebut juga menyoroti kejanggalan serius dalam prosedur kelayakan peserta sebelum mengikuti pelatihan fisik yang ekstrem tersebut. Gus Hilmy sangat mempertanyakan ada atau tidaknya syarat tes kesehatan dan rekam medis yang wajib dipenuhi oleh para calon manajer, mengingat kegiatan lapangan semacam itu menuntut kesiapan fisik yang sangat prima dan tidak bisa disamaratakan.
“Bagaimana mungkin sebuah perusahaan besar melakukan pelatihan fisik seberat itu tanpa screening yang ketat? Apakah seleksi ini tidak mensyaratkan syarat kesehatan bagi pesertanya? Jika ternyata syarat medis dasar ini diabaikan, maka ini bukan lagi sekadar kelalaian tak disengaja, melainkan tindakan ceroboh yang secara sadar menempatkan nyawa orang lain dalam bahaya maut,” lanjutnya.
Terkait legalitas dan pengawasan, Gus Hilmy turut mempertanyakan status perizinan program orientasi KDMP kepada pihak pemerintah. Gus Hilmy mendesak Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan kementerian yang mengampu program ini, yakni Kementerian Koperasi (Kemenkop), untuk segera mengevaluasi apakah metode pelatihan yang mengarah pada kekerasan dan militerisasi sipil ini sudah mendapatkan persetujuan resmi, atau justru dibiarkan berjalan melanggar standar regulasi ketenagakerjaan yang berlaku.
“Pertanyaan besarnya, apakah seleksi berisiko tinggi dengan metode militeristik ini sudah mendapat persetujuan dan pengawasan dari Kementerian Ketenagakerjaan? Pemerintah tidak boleh kecolongan. Kemnaker harus segera turun tangan melakukan audit investigatif, cabut izin pelatihannya jika terbukti melanggar aturan, dan berikan sanksi berat agar tidak ada lagi instansi yang bertindak sewenang-wenang,” desak Gus Hilmy.
Untuk memastikan keadilan bagi keluarga korban, Gus Hilmy mendesak aparat kepolisian mengambil langkah cepat dengan melakukan investigasi pidana yang transparan dan independen. Gus Hilmy menekankan pentingnya pengusutan kasus ini secara menyeluruh guna menyeret seluruh pihak yang bertanggung jawab, dengan tidak hanya menyalahkan panitia pelaksana di lapangan, tetapi harus menjangkau jajaran manajemen tingkat atas KDMP yang menyetujui program mematikan tersebut.
“Kepolisian harus segera turun tangan dan tidak boleh ada yang ditutup-tutupi dari publik. Jika terbukti ada unsur pidana pengabaian keselamatan, pucuk pimpinan KDMP juga harus diseret ke meja hijau. Kita ini hidup di negara beradab yang menjunjung tinggi hukum, maka hukum harus ditegakkan,” pungkas Gus Hilmy.
(*/dpd)
