Mjnews.id – Kabupaten Dharmasraya yang dahulu dikenal sebagai ranah yang menjunjung tinggi falsafah adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah, kini seakan berada di ujung titian bimbang.
Oleh: Sutan Sari Alam
Sejak dilantiknya Drs. Jasman Rizal sebagai Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda) oleh Bupati Annisa Suci Ramadhani pada Jumat, 18 Juli 2025, langkah politik itu bukan saja mengejutkan, tapi juga menyisakan tanya yang tak kunjung reda hingga kini.
Jasman Rizal, tokoh birokrat yang dalam lembaran catatan pengabdiannya pernah menjabat sebagai Pj. Wali Kota Payakumbuh, kini kembali menjadi perbincangan hangat, bukan karena prestasi mentereng yang ditinggalkan, tetapi karena kabut isu yang belum juga terurai.
Dikutip dari media Suara Indonesia1 tanggal 19 April 2024, disebutkan adanya potensi jeratan pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terhadap sang Penjabat, Kepala Dinas Kominfo Payakumbuh, dan pihak penyedia jasa internet PT. Marawa Transmisi Media (MTM), menyusul putusnya layanan internet di lingkungan Pemko Payakumbuh, padahal nilai kontraknya mencapai Rp1,8 miliar.
Jika benar, maka ini bukan hanya soal putusnya sinyal internet, tapi juga sinyal kepercayaan publik yang ikut terputus. Dan kini, tokoh dengan latar rekam jejak demikian justru dibawa masuk ke rumah besar bernama Dharmasraya.
Pertanyaan pun bergulir, lirih namun menyengat. “Apakah ini keputusan yang lahir dari perhitungan matang, atau sekadar percaturan politik di balik layar?”
Bupati Annisa Suci Ramadhani, sosok pemimpin perempuan pertama di Dharmasraya bahkan di Sumbar, yang sempat dielu-elukan sebagai simbol kemajuan gender di ranah Minang, kini justru dinilai seperti mengambil risiko besar di awal periode kekuasaannya.
Simbol keberanian yang dulu terpancar dari langkah-langkahnya, kini mulai kabur tertutup kabut kebijakan yang tidak populer dan cenderung menimbulkan keresahan masyarakat.
Seratus hari pertama kepemimpinan di bawah komando Srikandi Dharmasraya tampaknya telah melewati banyak gelombang, tapi belum satu pun dermaga tujuan yang terlihat jelas. Ibarat kapal besar yang berlayar di tengah samudera, tetapi kehilangan kompas, tanpa arah angin yang pasti, tanpa juru mudi yang mumpuni.
Masyarakat mulai bertanya-tanya. “Apakah kita sedang diarahkan menuju pantai harapan, atau malah sedang dibawa perlahan ke pusaran badai tak bertepi?”
Dalam suasana seperti ini, suara rakyat menjadi semakin nyaring, meski tak selalu terdengar di ruang-ruang kekuasaan. Ada kekhawatiran bahwa Dharmasraya akan mengalami stagnasi, bahkan kemunduran, jika kebijakan yang diambil tidak berdasarkan prinsip kehati-hatian dan integritas. Karena rakyat tidak butuh pemimpin yang sibuk membenahi masa lalunya, tapi yang sanggup menyusun masa depan.
Apakah ini memang kehendak dari seorang Bundo Kanduang pemerintahan, yang memilih berdiri di sisi kekuasaan daripada mendengar suara akar rumput? Apakah ini bagian dari strategi, atau justru jebakan yang dipasang oleh sistem birokrasi itu sendiri?
Wallahu a’lam. Tapi satu hal yang pasti, rakyat Dharmasraya tidak bisa hanya berharap pada hujan yang turun dari langit. Mereka harus kembali menanam benih harapan di tanah sendiri, sambil tetap waspada terhadap badai yang bisa datang sewaktu-waktu bahkan dari arah yang tak disangka-sangka.
Penulis, Wartawan Muda
(*)
