Sebagai bupati muda dan perempuan pertama yang menakhodai Dharmasraya, Annisa sesungguhnya memiliki modal besar untuk membawa wajah pemerintahan yang segar, modern, dan komunikatif. Tapi semua itu memerlukan kerendahan hati politik, kemampuan mendengar, dan empati terhadap mitra kritis seperti media. Karena tanpa komunikasi yang setara, kekuasaan mudah tergelincir menjadi arogansi simbolik dan dari sanalah kepercayaan masyarakat mulai terkikis.
Kebebasan pers adalah pilar demokrasi. Ia bukan hiasan, bukan pengganggu, melainkan penyeimbang kekuasaan. Ketika organisasi pers dilecehkan secara simbolik, yang tercoreng bukan hanya nama PWI, tapi juga martabat demokrasi lokal itu sendiri.
Sikap acuh terhadap kehadiran PWI pada acara pemerintahan dapat dibaca sebagai upaya pelemahan moral legitimacy pemerintah di mata masyarakat.
Dan dalam konteks Dharmasraya, ini bisa menjadi awal dari retaknya hubungan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, karena media adalah kanal utama penyampai aspirasi warga.
“Pemerintahan yang menutup diri dari kritik, sesungguhnya sedang menggali jurang antara dirinya dan rakyat,” katanya menutup analisisnya.
Peringatan Hari Sumpah Pemuda di Dharmasraya tahun ini akhirnya meninggalkan catatan pahit: bukan karena gagalnya upacara, tapi karena gagalnya kepekaan.
Pemerintahan Annisa Suci Ramadhani mungkin ingin tampil megah di depan rakyat, namun lupa bahwa ukuran kemegahan bukan pada tenda dan protokol, melainkan pada penghormatan terhadap nilai-nilai moral, etika, dan martabat profesi.
PWI Dharmasraya boleh saja tidak diberi kursi di panggung acara, tapi dalam hati masyarakat, justru pemerintahlah yang kehilangan tempat duduknya dalam ruang kepercayaan masyarakat yang kian sempit.
(*)
