Pembahasan mengenai parliamentary threshold sebesar 5 persen menjadi salah satu isu yang muncul dalam proses pembahasan perubahan Undang-Undang Pemilu (Pemilihan Umum) pada 2026. Parliamentary threshold merupakan batas minimal perolehan suara yang harus diperoleh partai politik agar dapat memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Persoalan mengenai batas tersebut menjadi penting karena berkaitan langsung dengan hasil pemilu dan keterwakilan politik masyarakat.
Oleh: Hakim Ashifa Qolbi
(Mahasiswa Fakultas Ilmu Politik Universitas Andalas (Unand) Padang)
Mjnews.id – Ketika batas suara dinaikkan, tidak semua partai yang memperoleh suara dalam Pemilu dapat masuk ke parlemen. Sebaliknya, batas yang lebih rendah dapat memberikan peluang keterwakilan kepada lebih banyak partai. Oleh karena itu, pembahasan mengenai angka 5 persen tidak hanya berkaitan dengan kepentingan partai politik, tetapi juga berhubungan dengan bentuk sistem perwakilan yang akan diterapkan dalam pemilu berikutnya.
Wacana mengenai ambang batas 5 persen muncul dalam komunikasi politik sejumlah partai. Pada September 2026, Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyampaikan kesamaan pandangan mengenai usulan ambang batas sekitar 5 persen. Pembahasan tersebut kemudian mendapat dukungan dari Partai Gerindra. Kesamaan pandangan tersebut dapat dilihat sebagai bagian dari proses pencarian titik temu antarkekuatan politik. Meskipun demikian, kesepahaman beberapa partai tidak berarti bahwa angka tersebut telah ditetapkan menjadi aturan baru. Pembahasan masih harus melalui proses politik dan legislasi yang berlaku. Dengan kondisi tersebut, kasus ini lebih tepat dipahami sebagai proses menuju konsensus daripada konsensus yang sudah menghasilkan keputusan final.
Kemunculan usulan tersebut tidak dapat dilepaskan dari perubahan sistem pemilu yang terus berkembang. Pada Pemilu 2024, ambang batas parlemen berada pada angka 4 persen. Ketentuan tersebut kemudian menjadi perhatian setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa aturan tersebut tetap digunakan untuk Pemilu 2024, tetapi perlu dilakukan perubahan untuk Pemilu DPR 2029 dan Pemilu berikutnya.
Putusan tersebut menjadi salah satu dasar penting dalam pembahasan mengenai desain ambang batas parlemen ke depan. Karena itu, partai politik dan pembentuk undang-undang perlu mempertimbangkan kembali angka yang akan digunakan dengan memperhatikan kondisi sistem kepartaian dan keterwakilan suara masyarakat.
Perbedaan pandangan mengenai besaran ambang batas merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Setiap partai memiliki kepentingan politik dan basis dukungan yang berbeda. Partai yang memiliki suara besar dapat memiliki pertimbangan yang berbeda dengan partai yang memperoleh suara lebih kecil. Di sisi lain, pembentuk kebijakan juga perlu memperhatikan kepentingan masyarakat sebagai pemilih. Keputusan mengenai ambang batas akan menentukan apakah suara yang diberikan kepada suatu partai dapat diterjemahkan menjadi kursi di DPR. Karena itu, persoalan tersebut tidak seharusnya hanya dilihat dari kepentingan partai, tetapi juga dari pengaruhnya terhadap representasi rakyat.
Dukungan sejumlah partai terhadap angka 5 persen menunjukkan adanya ruang untuk membangun kesepahaman. Dalam proses politik, kesepakatan tidak selalu muncul karena seluruh pihak memiliki pandangan yang sama sejak awal. Kesepakatan dapat terbentuk setelah dilakukan komunikasi, pertukaran pendapat, dan pembahasan mengenai kepentingan masing-masing pihak.
Dalam kasus ini, angka 5 persen menjadi salah satu pilihan yang dianggap dapat mempertemukan sejumlah pandangan partai politik. Ada pertimbangan untuk menciptakan sistem kepartaian yang tidak terlalu terfragmentasi, tetapi tetap memberikan ruang bagi partai yang memiliki dukungan masyarakat.
Konsep konsensus dalam kasus ini dapat dipahami sebagai proses mencari persamaan di tengah perbedaan kepentingan. Konsensus bukan berarti setiap pihak harus memperoleh seluruh keinginannya.
Dalam politik, suatu kesepakatan dapat terbentuk setelah masing-masing pihak bersedia mempertimbangkan pandangan pihak lain. Oleh karena itu, pembicaraan mengenai parliamentary threshold dapat menjadi contoh bagaimana partai politik melakukan komunikasi untuk mencari formula yang dapat diterima bersama. Namun, proses tersebut tetap harus memperhatikan prosedur hukum sehingga kesepakatan politik tidak berhenti pada komunikasi antarpimpinan partai.
Pembahasan angka 5 persen juga berkaitan dengan upaya penyederhanaan sistem kepartaian. Banyaknya partai yang memperoleh kursi di parlemen dapat membuat proses pembentukan keputusan menjadi lebih kompleks karena terdapat lebih banyak kepentingan yang harus dipertemukan. Ambang batas tertentu dapat digunakan sebagai salah satu instrumen untuk mengurangi fragmentasi tersebut. Namun, penyederhanaan sistem kepartaian juga memiliki konsekuensi terhadap keterwakilan politik. Apabila batas yang ditentukan terlalu tinggi, partai yang memperoleh suara cukup besar tetapi tidak mencapai ambang batas tetap tidak mendapatkan kursi di DPR. Kondisi ini menunjukkan bahwa penentuan angka ambang batas membutuhkan pertimbangan yang seimbang.
Dalam konteks kedaulatan rakyat, persoalan tersebut menjadi semakin penting karena pemilu merupakan sarana bagi masyarakat untuk menentukan wakilnya. Setiap suara yang diberikan pemilih memiliki hubungan dengan proses pembentukan lembaga perwakilan. Ketika terdapat aturan yang menyebabkan suara partai tertentu tidak menghasilkan kursi, hal tersebut perlu dipertimbangkan secara serius dalam penyusunan sistem pemilu. Bukan berarti setiap partai harus mendapatkan kursi, tetapi aturan yang dibuat harus memiliki alasan yang dapat dipertanggungjawabkan serta tetap memperhatikan prinsip keterwakilan rakyat.
Kedaulatan rakyat juga menempatkan partai politik sebagai salah satu penghubung antara masyarakat dan negara. Partai tidak hanya bertugas mengikuti pemilu, tetapi juga membawa aspirasi masyarakat ke dalam proses pemerintahan. Oleh karena itu, ketika partai politik membicarakan perubahan ambang batas parlemen, mereka memiliki tanggung jawab untuk mempertimbangkan dampaknya terhadap pemilih. Kepentingan politik partai memang merupakan bagian dari demokrasi, tetapi kepentingan tersebut tidak seharusnya dipisahkan dari kepentingan masyarakat yang diwakili.
