Mjnews.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menggelar rapat paripurna pada Rabu pagi (26/2/2025), dengan agenda penyampaian jawaban Gubernur Sumatera Barat atas pandangan umum fraksi-fraksi terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sumbar, Nanda Satria, dan dihadiri oleh Ketua DPRD serta sejumlah anggota dewan lainnya.
Dalam kesempatan ini, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Yozarwardi Usama Putra, hadir mewakili Gubernur untuk menyampaikan jawaban atas pandangan dan masukan yang disampaikan oleh fraksi-fraksi di DPRD.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memberikan tanggapan terkait penerapan SPBE di daerah, yang mencakup kesiapan infrastruktur, regulasi, dan peningkatan kualitas layanan publik berbasis digital.
Yozarwardi menekankan pentingnya Ranperda SPBE sebagai landasan hukum untuk mempercepat digitalisasi layanan pemerintahan di Sumbar, guna menciptakan sistem yang lebih transparan, efektif, dan efisien.
“Wakil Ketua DPRD Sumbar, Nanda Satria, mengapresiasi jawaban dari Gubernur atas pandangan, saran, dan pertanyaan dari fraksi-fraksi. Ia menyatakan bahwa jawaban yang disampaikan telah mampu mengakomodasi berbagai masukan yang diberikan,” ujar Nanda Satria dalam pidatonya.
Lebih lanjut, Nanda Satria menambahkan, apabila ada jawaban yang memerlukan penjelasan lebih lanjut, hal tersebut akan ditindaklanjuti dalam proses pembahasan selanjutnya.
Proses ini menunjukkan komitmen DPRD Sumatera Barat dan Pemerintah Provinsi untuk memastikan penerapan SPBE dapat berjalan dengan baik di Sumatera Barat, sejalan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik yang lebih efisien.
(hpr)
