Dalam mengantisipasi situasi dan kondisi perekonomian tahun 2023 yang penuh tantangan tersebut, DPR RI bersama Pemerintah telah menyelesaikan pembahasan dan penetapan APBN Tahun Anggaran 2023. Kebijakan fiskal tahun 2023 akan dijalankan dengan menggunakan seluruh sumber daya untuk mengakselerasi agenda reformasi struktural pascapandemi dan penguatan sisi supply untuk meningkatkan produktivitas.
“Menjadi tanggung jawab Pemerintah untuk dapat menjalankan APBN Tahun Anggaran 2023, yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, agar rakyat merasakan hidupnya semakin lebih baik dan sejahtera,” sebut Puan.
DPR juga mengingatkan agar APBN dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang- undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Puan lalu menyinggung soal kebijakan Pemerintah dalam menyesuaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
“DPR RI melalui Alat Kelengkapan Dewan terkait juga mendengarkan dan memberikan perhatian yang besar atas aspirasi masyarakat yang berkembang dalam menyikapi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak yang dipengaruhi oleh situasi global dan berdampak besar terhadap kehidupan rakyat,” ujarnya.
Puan menegaskan, DPR melalui fungsi pengawasan dan Alat Kelengkapan Dewan terkait akan terus memastikan agar Pemerintah dapat mengantisipasi kebijakan kenaikan harga BBM sehingga tidak mengakibatkan kualitas kesejahteraan rakyat menurun. Ia pun mengingatkan agar Alat Kelengkapan Dewan DPR RI terkait memastikan agar kebijakan kenaikan harga BBM selalu dievaluasi khususnya dampak terhadap kualitas kesejahteraan rakyat.
“DPR RI mendukung Pemerintah untuk mengalihkan anggaran subsidi BBM dalam bentuk bantuan sosial bagi masyarakat agar dapat diterima secara efektif dan tepat sasaran,” kata Puan.
Selain itu, DPR memberikan perhatian pada berbagai persoalan yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Seperti validitas dan akurasi data penerima bantuan sosial sebagai kompensasi kenaikan BBM, persoalan pertanahan, khususnya yang terkait dengan tanah rakyat dan mafia tanah.
Kemudian persiapan Pemilu 2024, peretasan data kementerian/lembaga, permasalahan tenaga honorer, dan ketersediaan vaksin meningitis. Selanjutnya, kata Puan, soal pelaksanaan vaksinasi booster yang menurun dan dukungan terhadap penggunaan vaksin Covid-19 buatan dalam negeri, yakni Indovac dan Inavac untuk vaksin booster.
“DPR melalui Alat Kelengkapan Dewan telah melakukan rapat-rapat bersama mitra kerja untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut dalam rangka melindungi rakyat, memajukan kesejahteraan rakyat, serta menjalankan prinsip check and balances terhadap pemerintahan,” urainya.
Cucu Proklamator RI Bung Karno itu juga mengajak seluruh anggota dewan untuk menghadiri dan berpartisipasi dalam forum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Parliamentary Speakers Summit (P20) yang akan diselenggarakan di Gedung DPR RI pada 5-7 Oktober 2022. Menurut Puan, sebanyak 20 negara dengan ekonomi terbesar telah mengkonfirmasi kehadiran delegasi-delegasinya untuk menghadiri P20.
