Aspirasi Pemerintah Aceh
Dalam FGD tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) memaparkan data terkini dampak bencana hidrometeorologi yang melanda 18 kabupaten/kota di Aceh, dengan jutaan jiwa terdampak serta kebutuhan pemulihan jangka menengah yang tertuang dalam Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).
Perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang hadir dan terhubung secara daring dalam FGD lintas provinsi menyampaikan komitmen pemerintah pusat dalam penanganan infrastruktur pascabencana, mulai dari jalan dan jembatan, irigasi dan sungai, hingga pembangunan sabo dam sebagai bagian dari penguatan mitigasi.
“Prinsip build back better menjadi dasar penanganan kami, agar infrastruktur yang dibangun lebih aman, lebih tangguh, dan mampu mengurangi risiko bencana ke depan,” disampaikan perwakilan Kementerian PU.
Pemerintah Aceh serta pemerintah kabupaten/kota dalam forum FGD tersebut menyampaikan sejumlah aspirasi strategis, antara lain percepatan penyediaan jembatan darurat, pemulihan lahan pertanian dan mata pencaharian masyarakat, serta penyesuaian regulasi pemanfaatan sumber daya pascabencana agar dapat dimanfaatkan sejak fase darurat dan masa transisi.
Menutup rangkaian FGD dan pertemuan tersebut, Komite II DPD RI menegaskan bahwa seluruh catatan, aspirasi, dan hasil diskusi dari tiga provinsi akan dirumuskan menjadi rekomendasi resmi Komite II DPD RI untuk selanjutnya dikawal langsung kepada pemerintah pusat.
“Apa yang kami dengar hari ini dari Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tidak akan berhenti di forum diskusi. Ini akan menjadi bahan resmi yang kami perjuangkan sampai pemulihan benar-benar tuntas,” pungkas La Ode Umar Bonte.
(*/dpd)
