Dalam pengakuannya, para orangtua dan tokoh pemuda Kampung Tanah merah mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap pihak perusahaan. Bahkan, mereka mengaku menyesal telah menghibahkan puluhan hektar tanah adat sementara hingga saat ini BP Tangguh dan SKK Migas masih enggan membantu masyarakat dengan dana CSR.
“Sejujurnya saya sebagai orangtua, saat ini kami masyarakat tanah merah menyesal menghibahkan tanah adat 50 Ha kepada Arco-BP Tangguh. Sebab semua seakan tidak bernilai lagi. Waktu itu mimpi para orang tua sederhana saja, tanah 50 ha dihibahkan masyarakat tanah merah supaya nanti ada program sosial dari BP Tangguh-SKK Migas akan memperhatikan anak-anak kami di kemudian hari terutama pendidikan yang layak,” ujar Daniel Mansumbauw Masipa.
“Sayang sekali, makin lama BP-SKK Migas makin menutup mata terhadap dukungan sarana dan prasarana pendidikan anak-anak di kampung ini. Sekolah dibiarkan rusak. Jika ditanya apakah bisa dibantu untuk renovasi, jawaban yang selalu kami masyarakat dapatkan adalah sudah ada di DBH, nanti berkoordinasi dengan Pemda ungkap Daniel. Perlu diketahui bahwa Kampung Tanah Merah saat ini adalah Kampung yang penduduknya direlokasi, agar tanahnya digunakan untuk membangun kilang LNG Tangguh,” tambahnya.
Hal yang sama juga diungkapkan salah seorang tokoh pemuda Kampung Tanah Merah, Darlis Sabandafa. Dirinya mempertanyakan terkait program sosial (CSR) BP dan SKK Migas lantaran masyarakat tidak merasakan sama sekali.
“Apakah Program Sosial BP dan SKK MIGAS tidak lagi ada CSR ka? Saya melihat akhir-akhir ini BP dan SKK Migas terus membangun pencitraan yang lebih banyak menceritakan dongeng, tentang pembangunan kampung tanah merah,” katanya.
“Kami ingin anak-anak kami dapat sekolah yang baik, guru yang lengkap. Namun sayang ruangan kelas dan meja kursi serta kelengkapan kelas dari waktu makin memprihatinkan. Kami orang tua dan secara khusus saya sebagai pengurus Komite Sekolah, saya bisa membayangkan sekolah dasar yang berjarak kurang dari satu kilometer dari pagar LNG ini, namun tidak dapat perhatian, apalagi sekolah di pesisir darah terdampak industri gas ini,” ungkap Darlis.
Darlis menilai, BP Tangguh dan SKK Migas hanya baik di tahap awal namun usai mendapat tanah, mereka tidak lagi peduli dengan penyiapan sarana penunjang pagi pendidikan anak-anak Kampung Tanah Merah.
“Kami tidak mungkin membebani PSW YPK sebagai pengelolah sekolah untuk mencarikan dana renovasi. Sebab kami paham YPK kesulitan mencari dukungan dana untuk membiayai gaji dan operasional guru,” ujarnya.
(dpd)
