Sementara itu, Anggota DPD RI asal Provinsi Bali Arya Wedakarna mengutarakan bahwa pihaknya telah melaksanakan pengawasan UU Pemilu dengan mengadakan pertemuan dengan KPUD dan Bawaslu. Penyelenggara pemilu mengaku bahwa siap dalam menyukseskan pesta rakyat tahun depan, namun meminta KPPS dan komisioner bisa dipertahankan.
“Mengingat pemilu sebentar lagi, mereka meminta agar KPPS bisa di perpanjang kontraknya dan jabatan komisioner bisa diprioritaskan karena pemilu sudah semakin dekat,” harapnya.
Di kesempatan yang sama, Anggota DPD RI asal Provinsi Kalimantan Tengah Yustina Ismiati mengatakan polemik pemberhentian tenaga honorer bisa memberikan dampak negatif pada pelayanan publik. Untuk itu Yustina meminta agar pemerintah memberi perhatian lebih kepada tenaga honorer.
“Saya berharap pemerintah justru bisa melakukan pengangkatan bertahap kepada tenaga honorer menjadi P3K atau PNS,” harapnya.
(dpd)
