Mjnews.id – Dinas Pendidikan Kabupaten Malang menyatakan kesiapannya dalam mendukung pelaksanaan program Sekolah Rakyat yang direncanakan mulai berjalan pada tahun 2026.
Program ini merupakan bagian dari agenda prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang bertujuan untuk menekan angka anak tidak sekolah (ATS) dan menyediakan pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Menurut Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Suwadji, angka anak tidak sekolah di wilayah tersebut telah turun dari 19 ribu menjadi sekitar 10 ribu anak. Kehadiran Sekolah Rakyat diharapkan mampu semakin menurunkan jumlah tersebut.
“Saat ini, Dinas Pendidikan masih menunggu arahan teknis dan bentuk dukungan lebih lanjut untuk pelaksanaan program. Tidak seperti Kota Malang dan Kota Batu yang sudah memiliki sarana gedung, Kabupaten Malang belum memiliki bangunan siap pakai,” kata Suwadji, Kamis 11 Juli 2025.
Pembangunan fasilitas Sekolah Rakyat dijadwalkan dimulai pada September 2025, berlokasi di Desa Srigonco, Kecamatan Bantur.
Sembari menunggu pembangunan, Dinas Pendidikan menjalin koordinasi dengan Dinas Sosial dan Kementerian Sosial guna mendata calon peserta dari keluarga berpenghasilan rendah, serta mengidentifikasi anak-anak putus sekolah yang berpotensi mengikuti program ini.
Sebanyak 225 anak akan diterima dalam program Sekolah Rakyat di Kabupaten Malang, terbagi dalam tiga jenjang pendidikan: SD, SMP, dan SMA, masing-masing menerima 75 siswa yang akan dikelompokkan ke dalam tiga kelas. Selain itu, proses rekrutmen tenaga pengajar juga sedang dilakukan.
Saat ditemui di kantor PGRI, Suwadji menyampaikan optimisme bahwa program ini akan berjalan sesuai rencana dan mampu memberikan dampak positif yang signifikan dalam mengatasi persoalan anak tidak sekolah di wilayah Kabupaten Malang.
(Rmn)
