Di balik layar, ada pertempuran senyap tentang kesejahteraan guru. Guru-guru honorer masih berjuang dalam ruang penuh ketidakpastian, sementara guru yang tengah mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG) menjemput harapan sertifikasi yang bisa mengubah hidup mereka.
Pemerintah Kabupaten Dharmasraya mendorong apa yang bisa didorong, meski beberapa regulasi nasional tak selalu berpihak pada kenyataan di lapangan. Meski begitu, para guru tetap mengajar, tetap datang pagi-pagi, tetap memeriksa buku latihan muridnya karena bagi mereka, profesi ini bukan sekadar pekerjaan.
Lalu ada satu kisah yang membuat Dinas Pendidikan mengambil sikap lebih tegas: seorang siswa kelas 9 yang nyaris dikeluarkan dari sekolah karena terlibat kasus video asusila. Kasus yang membuat banyak orang menggelengkan kepala, tetapi juga membuat mereka lupa bahwa anak-anak tidak selalu mengerti batas-batas dunia yang mereka masuki. Pengusiran itu dengan cepat dihentikan.
“Kesalahan boleh diperbaiki, tapi masa depan jangan dirampas. Hak bersekolah adalah hak paling dasar dari seorang anak,” kata Bobby.
Dalam kasus itu, sekolah diminta mendampingi, bukan memutus hubungan. Anak itu dipanggil, dibina, diarahkan. Karena jika sekolah menyerah, lalu kepada siapa ia harus memohon masa depan?
Perubahan ini mungkin tidak terlihat dari jauh. Tidak ada pesta peresmian besar, tidak ada sorotan kamera yang dahsyat. Tapi di ruang-ruang kelas sederhana, di antara meja kayu yang mulai kusam, sesuatu sedang bergerak harapan.
Harapan yang tumbuh dari langkah-langkah kecil, tetapi berani. Dari kebijakan yang berpihak pada mereka yang paling rapuh. Dari keyakinan bahwa pendidikan bukan soal gedung atau peralatan semata, tetapi tentang menghadirkan kesempatan bagi setiap anak, tanpa kecuali.
Jika jalan reformasi ini terus dibuka, anak-anak yang dulu mengangkat gawai ke langit mungkin suatu hari akan melihat dunia dari tempat yang lebih tinggi bukan lagi sebagai penonton, tetapi sebagai bagian dari mereka yang ikut membangun masa depan.
(Sutan)
