Kita tentu tidak sedang menilai personalitas sang bupati, melainkan gestur institusional yang ia pimpin. Karena dalam dunia politik, yang lebih penting dari niat adalah persepsi masyarakat terhadap tindakan kekuasaan.
Dan dalam hal ini, persepsi yang muncul jelas negatif ada jarak antara pemerintah dan pers, ada kesan bahwa kritik tidak disukai, bahkan mungkin dianggap ancaman.
Yang membuat masyarakat kian heran, kejadian ini bukan kali pertama. Pada peringatan HUT RI Agustus lalu, PWI Dharmasraya juga mengalami perlakuan serupa tanpa kursi, tanpa penghormatan. Saat itu, Pj. Sekda Jasman meminta maaf dan berjanji akan memperbaiki koordinasi. Tapi dua bulan kemudian, hal memalukan itu terjadi lagi, dalam momen sakral Hari Sumpah Pemuda.
Apakah mungkin dua kali “kelalaian” dalam acara besar hanya kebetulan? Ataukah memang ada pola sistematis menjauhkan organisasi pers dari lingkaran pemerintahan?
Pengamat kebijakan publik yang juga mantan pejabat senior yang sudah lama bertugas di Dharmasraya, menilai bahwa gestur seperti ini mencerminkan lemahnya fungsi kontrol internal dalam birokrasi daerah.
“Kalau sampai dua kali PWI tidak diberi tempat duduk, berarti bukan cuma panitia yang lalai. Ada pembiaran dari pucuk pimpinan. Dalam etika administrasi, pembiaran adalah bentuk kesalahan yang sama beratnya dengan tindakan itu sendiri,” ujarnya.
Pernyataan ini penting. Sebab yang dipertaruhkan bukan hanya relasi antara pemerintah dan PWI, tetapi juga wajah Dharmasraya di mata masyarakat.
Ketika organisasi pers lokal yang notabene menjadi jembatan antara rakyat dan pemerintah tidak dihargai, maka apa yang diharapkan dari transparansi informasi dan keterbukaan birokrasi di daerah ini?
Sumpah Pemuda bukan sekadar seremoni. Ia adalah simbol tekad anak bangsa melampaui sekat, ego, dan kepentingan pribadi demi kemajuan bersama. Tapi ironisnya, di Dharmasraya, momentum itu justru menjadi panggung kecil yang menunjukkan betapa nilai kebersamaan kini mulai terkikis oleh ego kekuasaan.
Seharusnya, Bupati Annisa Suci Ramadhani menjadikan Hari Sumpah Pemuda sebagai ajang refleksi, bukan sekadar prosesi. Dalam konteks lokal, momentum ini bisa menjadi kesempatan mempererat hubungan pemerintah dengan insan pers, tokoh masyarakat, dan pemuda bukan malah menimbulkan luka simbolik baru.
