Analis Kebijakan Pertama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi KemenPAN RB, Adi Anggriawan, yang hadir melalui Zoom Meeting menyampaikan bahwa, akuntabilitas kinerja adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap instansi pemerintah, untuk memastikan keberhasilan atau kegagalan program yang dijalankan.
“Akuntabilitas bukan hanya soal laporan, tetapi bagaimana kita dapat memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilakukan benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat,” ujar Adi.
Ia juga memberikan apresiasi atas pencapaian Kabupaten Solok dalam hal akuntabilitas kinerja dan mengimbau agar pemerintah daerah terus meningkatkan penerapan prinsip good governance dan memperbaiki kinerja untuk mencapai target yang telah ditetapkan.
Bimtek SAKIP yang berlangsung selama tiga hari ini diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan kinerja aparatur pemerintah di Kabupaten Solok. Dengan pelatihan ini, diharapkan agar pengelolaan SAKIP dapat lebih optimal, sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, serta mendorong tercapainya tujuan pembangunan daerah yang lebih baik.
Kegiatan Bimtek ini berlangsung dari tanggal 30 Januari hingga 1 Februari 2025, dengan berbagai materi dan sesi yang diharapkan dapat memperkaya pengetahuan dan keterampilan peserta dalam mengelola akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan.
(sis)
