 |
| Bupati H. Epyardi Asda M. Mar dan Wakil Bupati Solok Jon Firman Pandu, SH ikuti Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2021 Gelombang III dan IV secara virtual, Senin 13 September 2021. |
AROSUKA, MJNews.ID – Bupati H. Epyardi Asda M. Mar dan Wakil Bupati Solok Jon Firman Pandu, SH ikuti Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2021 Gelombang III dan IV secara virtual di kediaman Bupati dan Wakil, Senin 13 September 2021.
Pembekalan ini berdasarkan hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2020 yang dibuka oleh Mendagri Tito Karnavian dan diselenggarakan dari tanggal 13 s/d 17 September 2021.
Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan dalam Negeri tahun 2021 dilaksanakan dengan metode Virtual Syincrhonous Learning yaitu pembelajaran yang dilakukan dengan metode tatap muka (virtual) dengan skenario pembelajaran tatap maya tahap pertama selama 5 hari, proses coaching penyusunan rencana aksi Bupati/Walikota selama 2 minggu, paparan rencana aksi Bupati/ walikota dan pembelajaran tatap maya tahap kedua selama 3 hari.
Gelombang III terdiri dari Bupati/Wakil Bupati serta Walikota/Wakil Walikota Non petahana yang telah dilantik pada periode sampai Juli 2021 sebanyak 137 orang.
Panitia Pelaksana, Kepala Pengembangan SDM Kementerian Dalam Negeri Teguh Setia Budi mengatakan Pemerintah Daerah dituntut untuk mampu meningkatkan kualitas dan kapasitas daya saing daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Pemimpin Daerah dituntut harus reaktif adaptis, responsif, inovatif dan kolaboratif dalam mencari solusi dan menyikapi setiap persoalan di daerahnya,” ujar Teguh Setia Budi.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, pembekalan kepemimpinan Pemerintahan ini adalah program Reguler yang diselenggarakan Kemendagri sebagai Pembina dan pengawas pemerintah Daerah serta Kepala daerah dituntut harus mengerti dan memahami tugas pokok dan fungsinya dalam konteks memimpin pembangunan daerah.
“Menjadi seorang kepada daerah/Leader harus memiliki Power, Follower dan Konsep yang jitu serta memahami UUD No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, karena aspek yang menyangkut Pemerintahan Daerah tercantum di sana,” ujar Tito dalam Video Conferencenya.
(zal)
