Perubahan KUA PPAS Tahun Anggaran 2024
Sementara itu, dalam hantaran Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bukittinggi Tahun 2024, Marfendi menjelaskan bahwa perubahan APBD dilaksanakan karena perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja.
“Keadaan yang menyebabkan SILPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan,” jelas Wawako.
Postur perubahan APBD dalam rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2024 digambarkan dengan :
Pendapatan dianggarkan Daerah. sebelum Rp756.768.257.429,00, Pendapatan daerah perubahan sebesar bertambah sebesar Rp4.115.219.589,00, sehingga anggaran setelah perubahan menjadi Rp760.883.477.018,00.
“Perubahan ini terjadi pada PAD yang disebabkan oleh penyesuaian dengan perkembangan perekonomian dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain PAD, Pendapatan Transfer juga mengalami perubahan akibat penyesuaian perhitungan pendapatan transfer yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan dan Gubernur Sumatera Barat,” jelasnya.
Belanja Daerah. Belanja daerah dianggarkan sebelum perubahan sebesar Rp806.768.257.429,00; bertambah sebesar Rp20.831.482.291,00; sehingga anggaran setelah perubahan menjadi Rp827.599.739.720,00.
Perubahan ini disebabkan oleh penyesuaian terhadap besaran pendapatan daerah, pembiayaan daerah, penyesuaian terhadap target capaian RPJMD, dan perubahan harga satuan.
Pembiayaan Daerah. Pembiayaan daerah dianggarkan sebelum perubahan sebesar Rp50.000.000.000,00 berkurang sebesar Rp16.942.326.835,00 sehingga anggaran setelah perubahan menjadi Rp33.057.673.165,00.
Hal ini disebabkan perubahan besaran SILPA sesuai dengan hasil Audit oleh BPK-RI Perwakilan Sumatera Barat. Berdasarkan gambaran postur rancangan tersebut terdapat defisit sebesar Rp33.658.589.537,00.
(Adv/Siti Aisyah)
