Mjnews.id – APBD Perubahan 2025 sudah disetujui oleh Pemko dan DPRD Kota Bukittinggi. Namun, sejumlah fraksi memberikan catatan penting yang disampaikan dalam rapat paripurna pada Senin (29/9/2025).
Fraksi Karya Kebangsaan, melalui Jon Edwar, meminta Pemko untuk evaluasi empat hal yang biasa terjadi dan menjadi penyebab permasalahan pada akhir tahun anggaran, seperti, menghapus penganggaran pekerjaan yang bersifat fisik, menghapus pekerjaan yang memerlukan proses tender, menghapus beberapa kegiatan yang regulasinya masih dalam proses pembahasan di tingkat pusat dan menghapus beberapa kegiatan yang diyakini tidak dapat dilaksanakan dengan berbagai alasan, seperti keterbatasan SDM, sarana dan prasarana.
Fraksi Karya Kebangsaan juga menyampaikan beberapa catatan, diantaranya, penambahan anggaran pemeliharaan toilet Balaikota Bukittinggi dan pemberian bantuan perlengkapan sekolah, dilaksanakan tanpa persetujuan DPRD karena terkait belanja modal.
Usulan penambahan anggaran outsourching yang seharusnya tidak mungkin diajukan karena termasuk dalam kegiatan alih daya yang seharusnya dikerjakan oleh ASN, kecuali tenaga kebersihan, keamanan dan sopir.
“Terhadap efisiensi anggaran, juga disampaikan, efisiensi tidak hanya dibatasi pada belanja perjalanan dinas dan tidak melaksanakan kegiatan yang tidak ada korelasinya dengan Asta Cita Presiden,” pungkasnya.
(aii)
