BUKITTINGGI, MJNEWS.ID – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kota Bukittinggi pada Kamis (1/9/2022) mendatangi kantor DPRD guna melakukan aksi unjuk rasa damai.
Dalam orasi yang dilakukan mereka menyuarakan mendesak pemerintah untuk menjadikan bbm subsidi ini tepat sasaran. Bagaimana harga dasar listrik bisa diturunkan atau distabilkan. Selanjutnya bagaimana mafia tambang dan gas ini bisa ditindak lanjuti secara hukum.
Para demonsran berasal dari kalangan HMI berjumlah sebanyak 100 orang. Mereka terlebih dahulu berkumpul di Lapangan Kantin Jalan Sudirman, selanjutnya melakukan perjalanan menuju Kantor DPRD.
Aksi unjuk rasa mahasiswa HMI mendapat pengawalan dari aparat gabungan terdiri pihak kepolisian, TNI, SatPol PP, Dishub.
Meskipun diguyur hujan tetapi tidak mengurangi semangat demonstran untuk melakukan aksi unjuk rasa.
Sesampai di depan kantor DPRD, para mahasiswa HMI secara bergantian mereka langsung melakukan orasi.
Dalam penyampaian aspirasi mahasiswa HMI kepada anggota dewan, dimana aparat kepolisian berlserta anggota DPRD yang tidak tega melihat mahasiswa kehujanan sepakat mengadakan pertemuan di dalam ruang sidang .
Pertemuan dihadiri dua Wakil Ketua DPRD yakni Rusdi Nurman dan Nurhasra berserta Kapolres Bukittinggi, AKBP. Wahyuni Sri Lestari, S.I.K.
Seusai pertemuan, Ketua HMI Arianda Putra dihubungi awak media mengatakan, perjuangan kita bukan pada persoalan menolak kenaikan bbm, bukan sampai disitu tetapi lebih pada esensinya yaitu bagaimana bbm bersubsidi yang diperuntukkan oleh pemerintah untuk masyarakat kurang mampu itu memang tetap sasaran. Artinya disubsidikan atau disalurkan kepada masyarakat yang kurang mampu tersebut.
Ini berkaitan yang kita temui di lapangan, subsidi ini digunakan oleh orang yang tidak selayaknya menerima subsidi ini.
Kita juga menuntut tentang kenaikan harga listrik yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat, ada kebijakan-kebijakan yang dirasakan menindas masyarakat secara mayoritas yang mana masyarakat pada hari ini belum pulih secara ekonomi.
Adanya peningkatan harga baik bbm maupun harga listrik ini bukan untuk mensejahterakan rakyat, pemerintah tidak memihak rakyat pada persoalan ini.
Inilah yang kami tuntut. Bagaimana pemerintah memperhatikan masyarakat, kalau masyarakat sudah stabil ekonominya pasca pandemi ini boleh saja tapi pada hari ini kita masih dalam masa transisi dalam hal pemulihan ekonomi. L
Persoalan ini yang perlu kita suarakan bagaimana pemerintah mengambil kebijakan yang pro kepada masyarakat bukan menindas masyarakat.
Selanjutnya persoalan mafia tambang yang juga berkaitan dengan harga tarif listrik dinaikkan karena adanya mafia tambang yang melakukan semacam penyelewengan. Maksudnya, batu bara yang dijadikan sebagai bahan baku untuk menghasilkan listrik dikarenakan adanya mafia tambang ini menjadi berkurang. Inilah yang juga harus diperhatikan oleh pemerintah.
“Di lapangan juga kita lihat ada juga oknum pemerintah yang terlibat menjadi mafia ini,” ujar Arianda Putra.
(ril)
