Sebagai bentuk kepeduliannya, Andre turut memberikan bantuan senilai Rp50 juta untuk pedagang yang terdampak kebakaran.
Staf Khusus Menteri ATR/BPN, Rezka Oktoberia, menjelaskan bahwa sertifikasi lahan merupakan prasyarat utama agar pemerintah pusat dapat mengalokasikan anggaran pembangunan.
“Tahap pertama, kami akan bertemu dengan masyarakat hukum adat untuk membicarakan penyelesaian lahan. Setelah itu, proses administrasi sertifikasi akan dilakukan sesuai aturan yang berlaku di Kementerian ATR/BPN,” kata Rezka.
Ia menambahkan, proses ini akan dilakukan melalui musyawarah dan mufakat dengan masyarakat adat agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
“Kami berharap dukungan semua pihak agar proses ini berjalan lancar. Sertifikat ini sangat penting sebagai dasar hukum pembangunan yang akan dilakukan pemerintah pusat,” ujarnya.
Selain itu, Kementerian ATR/BPN juga akan melakukan pengecekan ke lapangan terkait batas zona dan bidang lahan yang disepakati.
“Kami akan cek titik-titik sesuai peta dan bidang yang pernah diberikan oleh masyarakat hukum adat, lalu melakukan inventarisasi agar jelas lahan mana yang masuk dalam rencana pembangunan pasar,” tambahnya.
Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasko Ruseimy, menyatakan Pemprov Sumbar juga memberikan dukungan dengan mengalokasikan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) senilai Rp1 miliar untuk mempercepat proses relokasi pedagang.
“Selain BKK untuk relokasi, kami juga memberikan bantuan kepada pedagang terdampak berupa Rp25 juta dari Bank Nagari Pusat, Rp25 juta dari Jamkrida, serta Rp200 juta dari Baznas Provinsi. Semoga ini bisa sedikit membantu pedagang kita,” kata Vasko.
Menurutnya, bantuan ini bertujuan memastikan proses relokasi berjalan lancar sehingga para pedagang dapat segera kembali berjualan sambil menunggu pembangunan pasar permanen dimulai.
