Sementara itu, Kepala KPPG Pekanbaru, Syartiwidya, memaparkan sejumlah tantangan dan penguatan pelaksanaan SPPG, mulai dari perencanaan menu yang belum sepenuhnya memenuhi Angka Kecukupan Gizi (AKG), standar porsi yang belum seragam, hingga proses pengolahan dan distribusi makanan yang berpotensi memengaruhi mutu.
Ia juga menyoroti pentingnya penerapan standar Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), pengawasan rantai pasok bahan baku, serta pemanfaatan pangan lokal Sumatera Barat untuk mendukung keberlanjutan program.
“Langkah korektif dan preventif terus kami lakukan, termasuk pengetatan distribusi, pengawasan mutu produksi, serta peningkatan kapasitas penjamah makanan secara berkala,” jelasnya.
Ia juga menambahkan bahwa Badan Gizi Nasional telah menyiapkan berbagai Standar Operasional Prosedur (SOP), mulai dari sanitasi fasilitas dan peralatan, persiapan dan pengolahan bahan pangan, penyimpanan makanan dan sampel, hingga prosedur penanganan apabila terjadi keracunan makanan.
Rakor ini juga dihadiri unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, Kepala OPD terkait, Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan MBG, Kepala Regional Provinsi Sumatera Barat, Ketua Yayasan, Mitra serta Kepala SPPG.
(MC/yud)
