pemkab muba
BeritaKota Payakumbuh

Pemko Payakumbuh Sepakati Pendanaan Bersama BRT Trans Paliko bersama Pemkab Limapuluh Kota dan Pemprov Sumbar

8
×

Pemko Payakumbuh Sepakati Pendanaan Bersama BRT Trans Paliko bersama Pemkab Limapuluh Kota dan Pemprov Sumbar

Sebarkan artikel ini
Rakor sinkronisasi implementasi BRT Trans Paliko, pembentukan Tim Akselerasi Angkutan Massal, dan penyusunan nota kesepahaman (MoU) di Ruang Rapat Zainal Bakar, Istana Gubernur Sumbar
Rakor sinkronisasi implementasi BRT Trans Paliko, pembentukan Tim Akselerasi Angkutan Massal, dan penyusunan nota kesepahaman (MoU) di Ruang Rapat Zainal Bakar, Istana Gubernur Sumbar. (f/pemko payakumbuh)

Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Adib Alfikri mengatakan Pemprov Sumbar bersama Pemko Payakumbuh dan Pemkab Lima Puluh Kota memiliki kesamaan pandangan untuk mempercepat pengembangan Trans Paliko.

“Seluruh pihak sepakat dan memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan BRT Trans Paliko,” kata Adib.

ADVERTISEMENT

Untuk mempercepat proses tersebut, ketiga pemerintah daerah akan membentuk Tim Akselerasi Angkutan Massal. Tim tersebut akan ditetapkan melalui surat keputusan dengan pembagian tugas dan kewenangan masing-masing sehingga koordinasi lintas daerah memiliki dasar kelembagaan yang jelas.

Dari sisi pembiayaan, beban pendanaan akan dibagi berdasarkan kemampuan fiskal masing-masing daerah.

“Pembiayaan akan kita lakukan secara bersama antara pemerintah provinsi, Payakumbuh dan Lima Puluh Kota dengan memperhatikan kemampuan fiskal masing-masing daerah,” ujarnya.

Pemerintah daerah juga akan mengajukan dukungan kepada Kementerian Perhubungan melalui skema BTS maupun sumber pendanaan lainnya untuk mendukung keberlanjutan operasional Trans Paliko.

Apabila kebutuhan anggaran belum dapat dialokasikan dalam APBD berjalan, pemerintah daerah akan mengusulkannya dalam RAPBD sebagai program prioritas. Pemprov Sumbar juga akan menyurati Pemko Payakumbuh dan Pemkab Lima Puluh Kota untuk menyiapkan alokasi anggaran masing-masing.

Ketiga pemerintah daerah selanjutnya menyusun draf MoU antara Gubernur Sumatera Barat, Wali Kota Payakumbuh, dan Bupati Lima Puluh Kota sebagai dasar kerja sama pengembangan dan penyelenggaraan BRT Trans Paliko.

Kajian teknis akan dilakukan secara bertahap, meliputi kapasitas angkut, efisiensi BOK, integrasi rute, dan kemungkinan penambahan koridor di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Adib mengatakan pengembangan Trans Paliko harus diarahkan pada layanan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama melalui transportasi massal yang terintegrasi dan berkelanjutan.

“Kita ingin Trans Paliko menjadi transportasi massal yang terintegrasi, berkelanjutan, meringankan beban masyarakat, dan pada akhirnya menjadi ikon transportasi daerah,” katanya. (MC)

Baca berita Mjnews.id lainnya di Google News

ADVERTISEMENT