Dikatakan Wisran, sistem barcode yang digembar-gemborkan untuk mencegah penyalahgunaan tampaknya hanya berlaku bagi sebagian orang. Apakah ini kelalaian atau ada permainan di balik layar?
Dugaan penyimpangan ini bukan hanya soal keadilan, tetapi juga soal kebocoran anggaran negara. BBM subsidi didanai dari uang rakyat, setiap liter yang bocor adalah hak masyarakat yang dirampas.
“Pertamina sudah memiliki aturan ketat soal distribusi BBM subsidi. Namun, jika aturan ini hanya formalitas dan bisa diakali dengan “jalan belakang,” maka sistem ini sedang dalam bahaya besar,” sebutnya.
Ditambahkan aktivis yang dikenal kritis itu mengatakan, jika dibiarkan, praktik ini bisa menjalar ke SPBU lain, dan subsidi yang seharusnya membantu rakyat kecil justru menjadi ladang bisnis bagi segelintir orang.
“Jika tidak ada tindakan tegas, maka praktik serupa akan semakin marak dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan semakin luntur, serta jangan biarkan BBM subsidi menjadi komoditas bagi mafia,” tutup Wisran.
(Yud)
