Mjnews.id – Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera terus mengawal percepatan pemulihan wilayah terdampak bencana di Provinsi Sumatera Barat. Melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) di Kabupaten Limapuluh Kota, berbagai program rehabilitasi dan rekonstruksi dipastikan berjalan sesuai rencana, sekaligus mengidentifikasi percepatan penyelesaian terhadap berbagai kendala yang masih dihadapi.
Kegiatan Monev dipimpin oleh Brigjen Pol. Yopie Indra Sepang, S.I.K., M.Si., didampingi unsur BNPB, Kementerian Pekerjaan Umum, serta Satgas PRR. Rapat koordinasi dihadiri Bupati Lima Puluh Kota, Sekretaris Daerah, BPBD, Bappeda, Dinas PUPR, perangkat daerah terkait, serta perwakilan kementerian dan lembaga.
Berdasarkan hasil evaluasi, realisasi Tambahan Transfer ke Daerah (TKD) telah mencapai Rp22,03 miliar dari total alokasi Rp135,63 miliar. Sejumlah kegiatan telah memasuki tahap pelaksanaan, sementara lainnya masih dalam proses pengadaan, perencanaan, reviu APIP, dan survei. Pemerintah daerah juga terus melakukan sinkronisasi usulan pendanaan melalui Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) agar tidak terjadi tumpang tindih pembiayaan dengan program pemerintah pusat.
Di sektor ekonomi, pemulihan mulai menunjukkan hasil positif. Seluruh kolam budidaya perikanan yang terdampak bencana kini telah kembali beroperasi, sehingga aktivitas masyarakat berangsur normal. Pemerintah daerah juga masih menunggu tindak lanjut atas usulan tambahan bantuan sosial bagi 99 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Jaminan Hidup (Jadup) bagi 263 jiwa yang telah diajukan kepada Kementerian Sosial.
Hasil peninjauan lapangan menunjukkan beberapa infrastruktur strategis masih memerlukan penanganan segera. Jalan Kabupaten di Kecamatan Guguak yang mengalami amblas akibat gerusan Sungai Batang Sinamar akan ditangani melalui pendanaan TKD Kabupaten dengan dukungan Hibah RR BNPB. Sementara itu, ruas Jalan Provinsi di Kecamatan Gunuang Omeh menuju Kabupaten Pasaman akan ditangani Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
Kemajuan juga terlihat pada pembangunan kawasan relokasi. Lahan relokasi SDN 04 Nagari Koto Tinggi telah memasuki tahap pemadatan, sedangkan lokasi Hunian Tetap (Huntap) Terpadu di Kecamatan Gunuang Omeh telah siap dibangun setelah proses sertifikasi lahan selesai. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berkomitmen membangun 204 unit hunian tetap dari usulan 233 unit dengan target penyelesaian pada tahun 2026.
Satgas PRR menegaskan bahwa percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi memerlukan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan. Dukungan pendanaan, percepatan pelaksanaan pekerjaan, dan pengawasan yang optimal menjadi kunci agar seluruh target pemulihan dapat diselesaikan tepat waktu.
Melalui kolaborasi yang solid, pemerintah optimistis proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sehingga kehidupan sosial, ekonomi, serta pelayanan publik di wilayah terdampak dapat pulih secara berkelanjutan.
(Rel/Yud)
