Mjnews.id – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, menekankan bahwa elektronifikasi dan realisasi transaksi nontunai dalam pengelolaan pemerintahan adalah sebuah keniscayaan.
Hal itu disampaikan Gubernur saat membuka High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Sumbar 2024 di Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumbar, Kamis 21 Maret 2024.
“Modernisasi dapat kita pahami sebagai peningkatan. Maka peningkatan demi peningkatan dalam pengelolaan pemerintah, itu bukan saja dalam rangka melaksanakan amanat undang-undang, melainkan juga tuntunan dalam agama yang dapat bernilai ibadah,” ucap Gubernur mengawali arahannya.
TP2DD sendiri, sambung Gubernur, adalah salah satu upaya terpadu dalam memaksimalkan realisasi transaksi nontunai dalam penyelenggaraan pemerintah, yang juga bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah itu sendiri.
“Patut dipahami, bahwa salah satu tuntutan kemajuan adalah transparansi atau keterbukaan. Kita di Pemprov Sumbar Alhamdulillah saat ini sudah 100 persen nontunai. Namun beberapa pemerintah kabupaten/kota masih rendah realisasi transaksi nontunainya. Masalah dominannya adalah sarana prasarana. Kita sudah surati Kementerian Kominfo untuk permintaan Base Transceiver Station (BTS),” ucap Gubernur lagi.
Bukan tanpa alasan, Gubernur menekankan pentingnya elektronifikasi dan transaksi nontunai dalam penyelenggaraan pemerintah, karena diyakini dapat memberikan pengembangan dalam kegiatan ekonomi daerah, mendorong optimalisasi PAD, meningkatkan akses akan keuangan, sekaligus meningkatkan kontrol atas keuangan.
Sementara itu dalam sambutannya, Kepala Perwakilan BI Sumbar, Endang Kurnia Saputra menyebutkan, saat ini 20 Pemda di Sumbar telah menerapkan elektronifikasi dan digitalisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun, untuk penerapan realisasi transaksi nontunai, baru Pemprov Sumbar yang sudah 100 persen menerapkan.
“Oleh karena itu, Bank Indonesia bersama jajaran perbankan lain di Sumbar, berkomitmen untuk mendorong dan memfasilitasi realisasi transaksi nontunai di seluruh Pemda di Sumbar. Minimal realisasinya 85 persen di setiap daerah,” ucap Endang.
Turut hadir dalam HLM TP2DD Sumbar tersebut, Wali Kota Solok, Zul Elfian; Bupati Padang Pariaman, Suhatri Bur; Pjs Dirut Bank Nagari, Gusti Candra; Kepala Bapenda Sumbar, Syefdinon, Perwakilan Kepala Daerah seluruh kabupaten/kota di Sumbar, Perwakilan instansi dan lembaga vertikal, Kepala Biro Perekonomian Sumbar, serta Bagian Perekonomian dan OPD terkait dari seluruh Pemda di Sumbar.
(*)
