Mjnews.id – Ratusan warga Kampuang Jambak, Kelurahan Koto Lalang, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, dengan antusias menghadiri reses perseorangan masa persidangan kedua tahun 2024-2025 yang digelar oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhammad Iqra Cissa, pada Senin (17/02/2025).
Reses ini menjadi momentum penting bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka, terutama terkait berbagai permasalahan yang belum mendapatkan tanggapan dari pemerintah.
Salah satu isu utama yang mencuat adalah kondisi jembatan gantung penghubung antara Kelurahan Koto Lalang dan Kelurahan Bandar Buat yang hingga kini belum diperbaiki.
Menanggapi aspirasi warga, Muhammad Iqra Cissa menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti setiap masukan yang diterima, termasuk menyampaikannya langsung kepada Pemerintah Kota Padang dan Wali Kota yang baru.
“Partisipasi aktif masyarakat dalam menyampaikan aspirasi melalui reses menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang inklusif dan akuntabel,” ujar Muhammad Iqra Cissa.
Ia juga menambahkan bahwa hasil dari reses ini akan menjadi dasar dalam perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran, terutama bagi masyarakat Kecamatan Lubuk Kilangan, yang merupakan daerah pemilihannya.
“Reses memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berinteraksi langsung dengan wakil mereka, menyampaikan masukan, keluhan, serta harapan mengenai pembangunan di Kota Padang,” tambahnya.
Selain permasalahan jembatan gantung, warga juga mengusulkan berbagai program lain, seperti pembangunan kampung bebas narkoba, rehabilitasi toko UMKM, serta pengadaan sarana dan prasarana umum lainnya.
“Kami akan mengakomodasi semua aspirasi ini dan menyampaikannya ke Wali Kota Padang agar dapat direalisasikan bersama,” tegasnya.
Kegiatan reses ini juga dihadiri oleh Anggota DPRD Kota Padang dari Fraksi Golkar, Miswar Jambak, yang turut memberikan perhatian terhadap berbagai persoalan yang disampaikan oleh warga.
Dengan adanya reses ini, diharapkan sinergi antara masyarakat dan pemerintah semakin kuat dalam mendorong pembangunan daerah yang lebih baik dan berkelanjutan di Kota Padang.
(hpr)
