Mjnews.id – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah membuka Rapat Kerja Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (TJSLBU) Sumbar masa bakti 2024–2029, di Auditorium Gubernuran, Selasa (23/9/2025).
Rapat kerja tersebut untuk terus memperkuat sinergi dengan dunia usaha dalam mendorong pembangunan daerah.
Mengusung tema “Kolaborasi Strategis TJSLBU untuk Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Sumatera Barat”, kegiatan ini menjadi wadah bagi badan usaha, pemerintah, dan masyarakat untuk menyamakan persepsi, memperkuat komitmen, serta meningkatkan kepedulian dalam mendukung kesejahteraan sosial.
Gubernur Mahyeldi menegaskan bahwa TJSLBU merupakan sumber alternatif penting dalam memperkuat program pemerintah. Program yang diinisiasi badan usaha, menurutnya, harus terarah, efektif, dan tepat sasaran.
“Forum ini memiliki nilai strategis untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Bantuan yang disalurkan tidak boleh sekadar seremonial, tetapi mesti tepat jumlahnya, tepat penerimanya, dan benar-benar berdampak,” tegas Mahyeldi.
Gubernur juga menyoroti potensi ekonomi Sumbar yang terus berkembang. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI) Sumbar, nilai transaksi saham investor ber-KTP Sumbar diperkirakan bisa mencapai Rp12 triliun. Hal ini, kata Mahyeldi, menunjukkan potensi besar yang harus dikelola secara bijak agar investor mau menanamkan modal di Sumbar.
Selain itu, Mahyeldi mengajak pengusaha Minang di perantauan untuk ikut berkontribusi. Menurutnya, ikatan emosional perantau terhadap kampung halaman merupakan kekuatan besar dalam membangun Ranah Minang.
“Dimanapun berada, orang Minang selalu ada. Kita harus memanfaatkan jejaring ini melalui niniak mamak, tokoh adat, dan para pemimpin daerah, agar para perantau bisa menanamkan modalnya di kampung halaman,” ucapnya.
Mahyeldi juga menyinggung persoalan 11 ribu hektare kebun sawit di Sumbar yang dikelola tanpa izin. Ia berupaya agar lahan itu bisa dialihkan kepada PT Agrinas Palma Nusantara untuk tujuan peningkatan produksi dan rehabilitasi. Kebijakan ini, menurutnya, akan membuka peluang pengelolaan oleh BUMD maupun koperasi sehingga memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
“Pemerintah Provinsi Sumbar serius mengembangkan sektor pertanian dan pariwisata. Dua bidang ini adalah motor penggerak utama ekonomi daerah, dan peran serta dunia usaha sangat dibutuhkan untuk memperkuatnya,” jelasnya.
