BeritaSumatera Barat

Buka Rakerda PKK Sumbar 2025, Begin Pesan Gubernur Mahyeldi

303
Gubernur Mahyeldi saat Rakerda PKK Sumbar 2025
Gubernur Mahyeldi saat Rakerda PKK Sumbar 2025. (f/pemprov)

Mjnews.id – Gubernur Mahyeldi Ansharullah membuka Rapat Kerja Daerah/Rakerda PKK Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) tahun 2025 di Auditorium Gubernuran, Senin (17/11/2025).

Mahyeldi meminta gerakan PKK harus benar-benar hidup dan berdampak hingga tingkat nagari, kelurahan, dan desa.

ADVERTISEMENT

“Kalau provinsi bergerak tapi nagari tidak, itu belum bisa kita sebut gerakan. Gerakan PKK harus hidup sampai ke akar masyarakat,” ujar Mahyeldi di hadapan peserta Rakerda yang juga dihadiri Kepala Dinas PMD Sumbar, Yozarwardi Usama Putra.

Mahyeldi juga mengingatkan agar PKK lebih peka terhadap dinamika masyarakat, terutama dalam isu generasi muda, ketahanan keluarga, dan ekonomi rumah tangga. Ia menilai PKK memiliki posisi strategis dalam memperkuat karakter generasi muda.

Karena itu, Gubernur mendorong penguatan kerja sama PKK dengan Dinas Pendidikan serta perangkat daerah lainnya agar program pembinaan keluarga berjalan lebih efektif.

Gubernur menekankan pentingnya ketahanan keluarga sebagai benteng utama menghadapi persoalan seperti narkoba, pergaulan bebas, dan masalah sosial lainnya. Menurutnya, Perda Ketahanan Keluarga dapat dijadikan pedoman dalam memperkuat lingkungan sosial di tiap nagari.

Mahyeldi juga menyoroti pentingnya peran unsur adat seperti niniak mamak, alim ulama, dan cadiak pandai, serta bundo kanduang sebagai penopang utama tatanan sosial masyarakat Minangkabau. Ia berharap PKK dapat memfasilitasi pertemuan rutin dengan unsur adat untuk menyelaraskan program dan memperkuat ketahanan sosial.

Sebagai contoh penerapan yang baik, Mahyeldi menyebut Nagari Bukik Surungan di Padang Panjang, yang secara rutin menggelar rapat bulanan bersama tokoh adat dan masyarakat untuk membahas persoalan nagari. Ia menyatakan pola seperti ini akan diperkuat dalam Peraturan Gubernur yang sedang disusun.

Gubernur juga menyinggung kerja sama Lembaga Kerapatan Adat Minangkabau (LKAM) dengan kepolisian melalui program Restorative Justice, yang memungkinkan penyelesaian masalah sosial langsung di nagari tanpa proses pengadilan yang panjang.

Rakerda PKK Momentum Penyatuan Langkah

Sementara itu, Ketua TP PKK Sumbar, Ny. Harneli Mahyeldi, menegaskan bahwa Rakerda PKK ke-10 ini menjadi momentum penyatuan langkah dari tingkat provinsi hingga nagari. Dengan tema “Rakerda sebagai Momentum Menyatukan Langkah dan Menyusun Strategi dalam Melaksanakan Gerakan PKK Menuju Indonesia Emas,” PKK dituntut mampu beradaptasi dengan tantangan zaman.

Exit mobile version