Mjnews.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian menyampaikan bahwa pemerintah menyiapkan skema bantuan untuk penanganan rumah warga terdampak bencana banjir dan longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).
Skema bantuan tersebut disesuaikan dengan tingkat kerusakan rumah masing-masing penerima manfaat. Untuk kategori rusak ringan, pemerintah menyalurkan bantuan sebesar Rp15 juta per kepala keluarga (KK), rusak sedang sebesar Rp30 juta per KK, dan rusak berat sebesar Rp60 juta per KK.
“Bantuan tersebut akan disalurkan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Sementara pendataannya dilakukan oleh bupati dan walikota di bawah koordinasi gubernur,” ujar Tito Karnavian yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) Pascabencana Sumatera, saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Sumatera Barat yang digelar di Auditorium Gubernuran, Selasa (13/1/2026).
Mendagri menambahkan, penyaluran bantuan harus didukung dengan dokumen administrasi yang lengkap dan akurat. Namun, apabila dokumen kependudukan penerima manfaat hilang akibat bencana, pemerintah telah menyiapkan terobosan khusus guna mempercepat proses penyaluran.
“Dalam kondisi tertentu, kepala kampung atau kepala desa dapat menandatangani dokumen pertanggungjawaban sebagai pengganti, agar bantuan tidak terhambat,” jelasnya.
Untuk mengantisipasi potensi pemalsuan data, Tito menegaskan bahwa bupati dan walikota di daerah terdampak perlu berkoordinasi dengan Kapolres dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) setempat untuk melakukan verifikasi dan pengecekan di lapangan.
“Terobosan ini lahir dari semangat mempercepat penanganan dan pemulihan masyarakat terdampak bencana, tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas,” tegasnya.
Sebelumnya, Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah melaporkan bencana hidrometeorologi yang terjadi telah menyebabkan kerusakan signifikan pada rumah masyarakat di Sumbar. Tercatat sebanyak 6.895 unit rumah mengalami rusak ringan, 2.981 unit rusak sedang, dan 5.077 unit rusak berat. Selain itu, sebanyak 775 unit rumah dilaporkan hanyut akibat bencana.
“Data tersebut memberikan gambaran yang sangat jelas mengenai besarnya dampak kerusakan dan kerugian yang terjadi di Sumbar. Angka-angka ini bukan sekadar statistik, tetapi cerminan nyata dari kondisi yang sedang kita hadapi bersama,” ungkap Mahyeldi.
Gubernur Mahyeldi mengajak seluruh pihak untuk menyatukan langkah dan memperkuat kolaborasi dalam mempercepat proses pemulihan pascabencana di Sumbar, tidak hanya dalam pembangunan kembali infrastruktur yang rusak, tetapi juga dalam memulihkan rasa aman dan ketenangan masyarakat.
Akurasi Data Jadi Kunci
Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa akurasi data menjadi kunci utama dalam percepatan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi.
Menurut Mendagri, seluruh kebijakan dan bentuk intervensi pemerintah dalam penanganan bencana harus berbasis pada data yang cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Dalam penanganan kebencanaan, kuncinya adalah pendataan. Data harus cepat dan akurat, karena itulah yang menjadi dasar dalam menyusun setiap kebijakan. Itulah tujuan utama rakor ini,” tegas Tito Karnavian.
Mendagri menjelaskan, pemerintah menggunakan enam indikator utama sebagai acuan dalam menilai progres pemulihan pascabencana di daerah terdampak. Keenam indikator tersebut meliputi berjalannya roda pemerintahan, layanan publik, akses jalan, aktivitas perekonomian, aktivitas sosial kemasyarakatan, serta ketersediaan layanan dasar bagi masyarakat.
Khusus untuk Sumbar, Mendagri menilai proses pemulihan secara umum menunjukkan perkembangan yang positif. Dari 16 kabupaten dan kota terdampak, sebanyak 12 daerah telah berangsur pulih, sementara empat daerah lainnya masih membutuhkan penanganan lebih intensif, yakni Kabupaten Tanah Datar, Padang Pariaman, Agam, dan Pesisir Selatan.
“Pemulihan di Sumbar tergolong cepat. Dari 16 daerah terdampak, 12 daerah sudah berangsur pulih, tinggal empat daerah yang perlu penanganan serius. Namun, bukan berarti daerah yang mulai pulih tidak lagi dibantu. Dukungan tetap diberikan, hanya bentuk intervensinya yang berbeda,” ujar Tito.
Selain Mendagri dan Gubernur, rakor tersebut juga dihadiri oleh Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan, Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy, Ketua DPRD Provinsi Sumbar Muhidi, Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar Arry Yuswandi, Sekretaris Utama BNPB Rustian, unsur Forkopimda Provinsi Sumbar, para bupati dan wali kota se-Sumatera Barat, serta kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumbar.
(adpsb)
