Refleksi satu tahun kepemimpinan Mahyeldi – Vasko menunjukkan bahwa stabilitas kesejahteraan dapat dijaga bahkan dalam situasi tekanan eksternal yang berat. Secara agregat, konfigurasi indikator ini menggambarkan satu pola yang jelas: fase satu tahun pertama pemerintahan Mahyeldi – Vasko lebih berorientasi pada stabilisasi sosial-ekonomi dan penguatan fondasi struktural dibandingkan akselerasi pertumbuhan yang agresif.
Tahun pertama kepemimpinan Mahyeldi – Vasko lebih tepat dikategorikan sebagai fase stabilisasi sosial-ekonomi di tengah krisis, bukan fase ekspansi pertumbuhan.
Tantangan ke depan adalah bagaimana fondasi yang telah diperkuat ini menjadi basis untuk fase akselerasi berikutnya. Perlambatan pertumbuhan ekonomi perlu direspons melalui peningkatan investasi, percepatan proyek strategis, hilirisasi sektor unggulan, serta penguatan konektivitas dan daya saing regional.
Krisis Berulang dan Tekanan Fiskal Daerah
Ketahanan sosial yang relatif terjaga tersebut sesungguhnya dibangun di atas struktur fiskal daerah yang sedang mengalami tekanan serius. Bencana tahun 2024 meninggalkan konsekuensi anggaran yang tidak kecil: kerusakan jalan provinsi dan kabupaten/kota, jembatan penghubung antarwilayah, fasilitas pendidikan, sarana kesehatan, jaringan irigasi, serta permukiman masyarakat membutuhkan rehabilitasi segera. Sebagian infrastruktur bahkan memerlukan rekonstruksi total, bukan sekadar perbaikan ringan.
Kebutuhan pembiayaan yang besar itu belum sepenuhnya tertangani ketika tahun 2025 kembali menghadirkan bencana dengan intensitas dan cakupan yang lebih luas.
Akumulasi dua gelombang bencana ini menciptakan apa yang dalam kajian keuangan publik disebut sebagai fiscal stress scenario, yaitu situasi di mana kapasitas fiskal daerah menghadapi tekanan simultan dari sisi belanja dan penerimaan. Di satu sisi, belanja tanggap darurat harus segera dicairkan untuk evakuasi, logistik, hunian sementara, serta pemulihan layanan dasar. Di sisi lain, kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur memerlukan alokasi anggaran jangka menengah yang signifikan.
Pada saat yang sama, pemerintah daerah tetap berkewajiban membiayai program pembangunan rutin seperti pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, serta belanja pegawai dan pelayanan publik lainnya.
Tekanan ini diperberat oleh fakta bahwa ruang fiskal daerah pada dasarnya terbatas, ditambah dengan adanya pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah. Selain itu, bencana juga berpotensi menekan sisi penerimaan daerah, baik melalui perlambatan aktivitas ekonomi maupun terganggunya basis pajak dan retribusi.
Dalam konteks tersebut, langkah percepatan penyusunan dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana menjadi sangat strategis. Penyusunan yang cepat, berbasis data kerusakan terverifikasi, serta diselaraskan dengan standar kementerian teknis menunjukkan adanya kesiapan administratif dan kapasitas kelembagaan yang semakin matang.
Hal ini penting karena dalam mekanisme pendanaan nasional, kelengkapan dan kualitas dokumen perencanaan menjadi prasyarat utama untuk memperoleh dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
Namun kesiapan teknokratik semata tidak cukup. Tanpa dukungan fiskal yang memadai, baik melalui transfer pusat, skema pembiayaan khusus, maupun dukungan kementerian/lembaga terkait, proses rehabilitasi dan rekonstruksi berisiko berjalan lambat. Keterlambatan tersebut tidak hanya berdampak pada tertundanya pemulihan infrastruktur, tetapi juga berpotensi menghambat percepatan pemulihan ekonomi daerah.
