Memimpin di Tengah Krisis Bencana
Namun di balik angka-angka statistik tersebut, publik melihat dimensi kepemimpinan yang lebih personal. Mahyeldi bukan figur baru dalam manajemen krisis. Sejak gempa besar 30 September 2009 saat menjabat sebagai Wakil Wali Kota Padang, telah terbiasa berada di garis depan penanganan bencana berskala nasional, mengawal tanggap darurat, koordinasi bantuan, hingga pemulihan layanan publik. Pengalaman itu membentuk fondasi kepemimpinannya dalam situasi darurat. Saat menjadi Wali Kota Padang, ia kembali menghadapi banjir besar yang berulang hampir setiap tahun.
Namun sorotan besar tertuju pada Vasko. Datang dari ibu kota dengan latar belakang jejaring nasional yang kuat, awalnya ada keraguan publik. Apakah figur muda dari Jakarta ini siap menghadapi kompleksitas bencana Sumatera Barat? Apakah ia akan tergagap atau bahkan shock menghadapi krisis besar di awal kepemimpinannya?
Fakta di lapangan justru menunjukkan sebaliknya. Vasko tidak terlihat gamang, sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda kebingungan. Dalam berbagai dokumentasi media, ia tampak menikmati kehadirannya di tengah warga, tidur di tenda bersama pengungsi, membawa kendaraan sendiri tanpa protokoler berlebihan di tengah situasi bencana, hadir tanpa jarak. Bahkan dalam satu momen yang cukup simbolik, ketika para pemimpin lain lengkap dengan sepatu bot dan atribut resmi meninjau lokasi berlumpur, Vasko terlihat santai, nyeker, tanpa alas kaki turun langsung ke lumpur untuk mengecek fasilitas umum yang rusak.
Gestur itu bukan sekadar spontanitas, tapi sebuah pesan bahwa kepemimpinan tidak selalu harus dibungkus formalitas. Bahwa dalam krisis, empati dan keberanian hadir lebih penting daripada simbol kekuasaan. Vasko tidak berdiri di belakang meja tapi berbicara langsung dengan warga, bercengkrama, menghibur, berusaha menjaga semangat para pengungsi. Di tengah krisis besar di awal masa jabatannya, ia justru terlihat menemukan jati dirinya. Bencana itu seolah tidak membuatnya ragu, tetapi justru mematangkan perannya sebagai pemimpin.
Jejaring nasional yang dimilikinya juga tidak berhenti pada simbol. Jaringannya di pemerintah pusat, relawan, dan figur publik nasional berhasil dimobilisasi untuk membantu Sumatera Barat. Bantuan datang lebih cepat, dukungan meluas. Ini adalah bentuk kepemimpinan berbasis jaringan luas.
Pelaksanaan Pembangunan Program Strategis
Salah satu agenda strategis dalam satu tahun kepemimpinan ini adalah percepatan pembangunan Flyover Sitinjau Lauik, sebuah simpul konektivitas yang selama ini menjadi titik krusial sekaligus berisiko tinggi bagi mobilitas orang dan barang di Sumatera Barat. Jalur Sitinjau Lauik memiliki peran vital dalam mendukung distribusi logistik dari dan menuju Kota Padang serta wilayah hinterland. Namun, karakteristik geometrik jalan yang ekstrem menyebabkan tingginya risiko kecelakaan serta ketidakpastian waktu tempuh.
Masuknya proyek flyover dari tahap perencanaan ke tahap pembangunan merupakan langkah strategis untuk mengatasi hambatan struktural tersebut. Pembangunan ini akan meningkatkan keselamatan transportasi, menjamin kepastian waktu distribusi, serta menurunkan biaya logistik. Dalam jangka panjang, keberadaan flyover akan memperlancar arus komoditas pertanian dan perdagangan, menjaga stabilitas harga barang, serta meningkatkan daya tarik investasi karena dukungan konektivitas yang lebih andal.
Penguatan konektivitas tersebut semakin signifikan dengan adanya kepastian lanjutan pembangunan Jalan Tol Padang – Sicincin, yang akan diteruskan pada koridor Sicincin – Padang, Panjang – Bukittinggi – Pangkalan, dan selanjutnya tersambung dengan ruas tol menuju Pekanbaru. Koridor ini merupakan bagian dari jaringan Tol Trans Sumatera dan telah termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Kepastian ini memberikan sinyal kuat bahwa integrasi Sumatera Barat ke dalam sistem logistik regional Sumatera akan semakin terbuka.
Secara struktural, keberlanjutan tol tersebut akan memangkas waktu tempuh antarwilayah secara signifikan, meningkatkan efisiensi distribusi barang dan jasa, serta memperluas akses pasar bagi komoditas unggulan daerah. Konektivitas yang terhubung langsung dengan koridor ekonomi Riau dan jalur utama Trans Sumatera akan memperkuat posisi Sumatera Barat sebagai simpul perdagangan, pariwisata, dan industri berbasis sumber daya lokal. Selain itu, status sebagai PSN memberikan jaminan dukungan regulasi, pembiayaan, serta percepatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
Di wilayah pesisir, pemerataan pembangunan dilakukan melalui revitalisasi kampung nelayan dengan pendekatan terpadu. Program ini mencakup penataan kawasan, peningkatan kualitas hunian, perbaikan sanitasi, akses air bersih, dan infrastruktur lingkungan. Intervensi tersebut tidak hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat pesisir, tetapi juga memperkuat produktivitas dan membuka peluang ekonomi berbasis perikanan dan wisata komunitas. Dengan kawasan yang lebih tertata dan layak huni, masyarakat nelayan semakin terintegrasi dalam rantai nilai ekonomi yang lebih berkelanjutan.
Di sektor pertanian, dukungan terhadap ketahanan pangan diperkuat melalui rehabilitasi irigasi dari Program Inpres Irigasi pada D.I. Bandar Halim, D.I. Ladang Laweh, D.I. Batang Tingkarang, D.I. Talang Kemuning Jaya, D.I. Paneh Gadang, D.I. Batang Tabik, D.I. Bandar Kubu Banda, dan D.I. Bandar Rupik.
Rehabilitasi jaringan irigasi bertujuan meningkatkan keandalan pasokan air, memperbaiki indeks pertanaman, dan mendorong peningkatan produktivitas lahan. Dengan sistem irigasi yang lebih optimal, kepastian musim tanam meningkat dan kesejahteraan petani dapat diperkuat secara berkelanjutan.
