Mjnews.id – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah menyatakan rehabilitasi lahan pertanian rusak ringan dan sedang akibat bencana hidrometeorologi di Sumbar telah tuntas. Selanjutnya, pemerintah daerah akan mulai bergerak ke tahap lanjutan, termasuk penanganan lahan rusak berat dan sawah yang hilang.
Pernyataan tersebut disampaikannya saat mengikuti kegiatan tanam padi serentak di lahan sawah yang sebelumnya terdampak bencana hidrometeorologi di Korong Tanah Taban, Nagari Pasie Laweh Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Rabu (13/5/2026).
“Alhamdulillah, sesuai arahan Pak Menteri, proses rehabilitasi lahan terdampak bencana kategori rusak ringan dan sedang, berhasil kita percepat dan tuntaskan. Hari ini adalah penanaman terakhir, artinya progres kita sudah 100 persen,” ungkap Gubernur Mahyeldi.
Mahyeldi menegaskan, keberhasilan rehabilitasi tersebut tidak lepas dari dukungan Kementerian Pertanian, Balai Wilayah Sungai Sumatera V dan seluruh pihak terkait, termasuk Bupati/Walikota daerah terdampak. Total anggaran yang dikucurkan Kementerian Pertanian untuk rehabilitasi lahan rusak ringan dan sedang di Sumbar ini berjumlah sebesar Rp. 32,9 miliar.
“Komitmen Pak Menteri dan seluruh jajaran luar biasa, keberhasilan ini tidak lepas dari keseriusan beliau, mulai dari penyiapan anggaran hingga pengawasan langsung ke lapangan. Tahapan berikutnya, untuk kategori rusak berat dan hilang semoga bisa cepat juga, itu sedang kita koordinasikan,” ujarnya.
Kendati demikian, Mahyeldi juga mengingatkan akan ancaman baru yang juga perlu segera diantisipasi seluruh pihak terkait, yakni potensi musim kering dan dampak El Nino yang diperkirakan mulai terasa pada akhir Juni hingga Juli mendatang. Menurutnya, mempercepat proses tanam bisa menjadi solusi.
“Kemarin Pak Sekjen menekankan kepada kami agar segera melakukan pemetaan dan langkah antisipasi menghadapi musim kering atau El Nino. Penanaman harus dipercepat supaya panen tidak terganggu dan stok pangan tetap aman,” katanya.
Selain El Nino, Mahyeldi menilai tantangan terbesar saat ini justru pada penanganan lahan rusak berat dan sawah yang hilang akibat bencana. Ia menyebut terdapat sekitar 7.000 hektare lahan terdampak berat di Sumbar, termasuk lebih dari 4.000 hektare lahan yang hilang karena berubah menjadi aliran sungai atau tersapu longsor.
“Sebahagian dari lahan yang hilang itu, sekarang berubah menjadi sungai, ada juga yang benar-benar tergerus akibat lonsor. Karena itu, penanganannya perlu melibatkan lintas kementerian, tidak bisa hanya Kementerian Pertanian, tapi juga perlu melibatkan Kementerian PU dan kementerian lain. Inilah yang menjadi tatangan kita saat ini,” tegasnya.
Ia mengungkap, seluruh data tentang kerugian serta rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana telah dituangkannya dalam dokumen R3P atau Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana. Dokumen tersebut telah diserahkan ke Pemerintah Pusat melalui BNPB. Saat ini pemerintah daerah masih menunggu teknis penanganan dan besaran dukungan anggarannya dari pemerintah pusat.
“Kita sudah gerakkan semua simpul, mulai dari kabupaten, provinsi sampai kementerian. Tinggal sekarang kepastian anggaran. Mudah-mudahan Mei ini sudah mulai terlihat titik terang,” ucap Mahyeldi.
