Ia juga melihat pembayaran pajak memiliki kaitan dengan aktivitas ekonomi masyarakat. Infrastruktur yang baik, terutama jalan, akan membantu memperlancar mobilitas, distribusi barang dan kegiatan usaha.
“Dengan demikian, manfaat pajak tidak hanya dirasakan dalam bentuk pembangunan fisik, tetapi juga dapat mendukung aktivitas masyarakat dan dunia usaha,” katanya.
Muhidi menilai, upaya meningkatkan kesadaran pajak perlu dibarengi dengan pelayanan yang semakin mudah.
Masyarakat harus mendapatkan kemudahan ketika ingin memenuhi kewajibannya. Karena itu, berbagai inovasi pelayanan, seperti Samsat keliling, pelayanan di pusat-pusat aktivitas masyarakat serta layanan digital, perlu terus dikembangkan.
“Semakin dekat dan mudah pelayanan, tentu akan semakin membantu masyarakat dalam memenuhi kewajibannya,” katanya.
Selain pelayanan, komunikasi mengenai pajak juga perlu disampaikan dengan cara yang sederhana dan dekat dengan kehidupan masyarakat.
Muhidi mendorong agar edukasi perpajakan tidak hanya dilakukan melalui kegiatan formal, tetapi juga memanfaatkan berbagai ruang komunikasi yang banyak digunakan masyarakat saat ini.
“Media sosial, video pendek, radio, komunitas otomotif, kegiatan masyarakat hingga kolaborasi dengan generasi muda dapat menjadi sarana untuk menyampaikan informasi mengenai pajak dengan cara yang lebih menarik,” ujarnya.
Masyarakat, kata dia, perlu mengetahui secara sederhana kapan pajak harus dibayarkan, bagaimana proses pembayarannya, di mana layanan dapat diakses serta bagaimana pajak tersebut memberikan manfaat bagi daerah.
Karena itu, Muhidi berharap Gebyar Pajak tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi dapat menjadi awal dari gerakan bersama untuk membangun kebiasaan baik dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
“Pesan yang disampaikan melalui kegiatan ini diharapkan terus berlanjut dan menjangkau masyarakat hingga ke nagari dan lingkungan tempat mereka beraktivitas,” ujarnya.
