PASAMAN BARAT, MJNews.ID – Ketua Komisi I DPRD Sumbar, Syamsul Bahri melaksanakan kegiatan reses ke daerah pemilihan (dapil)-nya yakni Pasaman Barat. Dalam kegiatan reses masa persidangan ketiga Tahun 2021 ini, dia berfokus pada nelayan dan sektor pendidikan.
Syamsul Bahri mengatakan, DPRD Sumbar menjadwalkan pelaksanaan kegiatan reses masa persidangan ketiga ini mulai dari 7 Agustus lalu hingga 15 Agustus mendatang. Pada kegiatan reses ini semua anggota dewan turun ke dapil masing-masing.
Pada kegiatan reses kali ini, Syamsul Bahri telah melakukan beberapa kegiatan, diantaranya menyosialisasikan bantuan untuk nelayan Air Bangis, Pasaman Barat dan sosialisasi pembangunan SMK 1 Sei Aur, Pasaman Barat.
“Untuk SMK 1 Sei Aur ini dalam tahun ini juga kita akan serahkan mobil sekolah, SMK BISA,” ujarnya, Kamis 12 Agustus 2021.
Dia menyampaikan bahwa untuk reses masa persidangan ketiga ini, pelaksanaan reses yang dilakukan berfokus pada nelayan dan pendidikan karena kedua hal ini menurut dia perlu perhatian yang optimal.
“Terutama untuk pendidikan. Berdasarkan Undang-Undang Sisdiknas sektor pendidikan harus mendapatkan anggaran 20 persen dari APBD. Ini adalah amanah yang membuktikan bahwa sektor pendidikan harus mendapatkan perhatian yang optimal,” ujarnya.
Pendidikan, terutama untuk SMA dan SMK telah menjadi tanggung jawab kewenangan pemerintah provinsi. Dulu merupakan kewenangan kabupaten/kota. Dengan telah adanya peralihan itu, maka, lanjut Syamsul Bahri, perhatian untuk sektor pendidikan ini harus ditingkatkan lebih dari ketika pendidikan SMA/SMK menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota.
“Jangan sampai ketika mereka berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi, pendidikan SMA/SMK justru mengalami penurunan,” ujarnya.
Menurut Syamsul Bahri salah satu hal yang perlu diperhatikan terkait pendidikan SMA/SMK salah satunya adalah pemerataan kualitas pendidikan yang dimulai dengan pemerataan sarana dan prasarana, baik itu, tenaga pengajar, ruang kelas dan fasilitas pendukung proses belajar mengajar lainnya.
“Jangan sampai terus menerus SMA/SMK yang berada di daerah-daerah mengalami kekurangan sarana dan prasarana sementara yang di perkotaan justru berlebih. Ini harus diperhatikan,” ujarnya.
Pemerataan sarana dan prasarana menurut dia akan membantu target pemerintah dalam meratakan kualitas pendidikan. Dengan begitu sumber daya manusia (SDM) yang terbentuk nantinya pun juga berkompeten dari berbagai daerah.
Begitu pula dengan nelayan. Menurut dia, Sumbar memiliki potensi sumber daya perikanan tangkap dan kelautan yang cukup besar. Berdasarkan data Kementerian Kelautan, potensi perikanan tangkap di Sumatera Barat mencapai 560 ribu ton per tahun sementara yang tergarap baru sekitar 240 ribu ton.
Sementara di sisi lain, kehidupan masyarakat nelayan masih berada di bawah garis kemiskinan. Kondisi ini disebabkan banyak faktor. Terutama keterbatasan peralatan dan kemampuan nelayan dalam mengelola potensi tersebut, yang tentunya harus menjadi perhatian pemerintah.
Menurut dia, DPRD baru-baru ini telah pula mengesahkan perda tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan. Dengan adanya perda ini, maka pemerintah daerah memiliki dasar hukum yang kuat dalam menyusun kebijakan dan program lebih banyak lagi untuk pengembangan nelayan secara jelas dan terarah. Termasuk pembiayaannya dalam perlindungan dan pemberdayaan nelayan.
”Pada akhirnya masyarakat nelayan mampu berkembang dan meningkat perekonomiannya sehingga mendatangkan kesejahteraan, peningkatan kualitas hidup dan terlepas dari belenggu kemiskinan. Ini harapan kita,” ujarnya.
(***)
