Dharmasraya, Mjnews.id – Robohnya Rumah Singgah Soekarno yang berada di Kota Padang tercinta, sungguh sangat ironis.
“Ini sudah mencoreng nama Pemerintah Kota Padang, menandakan eksekutif tersebut buta akan sejarah bangsanya,” ungkap Rifdal Fadli, SH,M.Kn, seorang Aktivis HMI.
“Penghancuran Rumah Singgah Proklamator Bung Karno yang berdiri kokoh di Jalan Ahmad Yani Nomor 12, Kelurahan Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, sudah jelas melanggar hukum,” terang Alumni HMI cabang itu.
Karena rumah tersebut, tutur Rifdal Fadli, sudah ditetapkan menjadi Cagar Budaya, berdasarkan Surat Keputusan Walikota madya Kepala Daerah Tingkat II Padang Nomor 3 Tahun 1998.
“Seharusnya peninggalan sejarah tersebut dilestarikan dan dijaga, sesuai dengan motto Kota Padang, Kujaga dan Kubela, akhirnya motto itu hanya untuk sekedar narasi semata,” sebut Sekretaris DPD KNPI Dharmasraya kepada media ini, Selasa (21/02/2023) di Pulau Punjung.
“Kalau tidak bisa melahirkan sejarah, setidaknya kita harus merawat peninggalan sejarah,” ucapnya.
“Setidaknya sebagai warga Sumatera Barat, kita merasa bangga, karena daerah ini punya peranan penting dalam perjalanan sejarah berdirinya Republika Indonesia ini,” jelasnya.
Sungguh sangat disayangkan, ujar Rifdal Fadli, jangankan merawat, melindungi saja Pemerintah Kota Padang tidak mampu.
Padahal Rumah yang dirobohkan tersebut dikenal dengan nama Rumah Ema Idham. Dimana rumah tersebut pernah tinggal Presiden pertama Republik Indonesia selama tiga bulan, menghindari penangkapan Belanda pada tahun 1942.
Dengan tegas Sekretaris KNPI Dharmasraya mengatakan, menandakan Pemerintah setempat buta sejarah, sangat disayangkan kalau benar Pemerintah Kota Padang tidak tahu memori kolektif bangsa di wilayah yang dipimpinnya.
“Kita harus menolak lupa, Jaz Merah jangan dilupakan, apalagi sejarah Bangsa, dalam masa penjajahan menuju kemerdekaan”, tegasnya.
(Wahyu)
