Pesisir Selatan, MJNews.id – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) melaksanakan Rapat Evaluasi Pangawasan Penetapan Peserta Pemilu dan Penetapan Daerah Pemilihan (Dapil) di Triza Hotel, Painan, Senin (27/2/2023).
Rapat evaluasi tersebut dihadiri oleh Anggota Bawaslu Pessel, Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pessel, seluruh Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan, Kabid Poldagri Badan Kesbangpol, serta perwakilan Polres Pessel dan Kodim 0311 Pessel.
Ketua Bawaslu Pessel, yang diwakili Kordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data dan Informasi, Nurmaidi mengemukakan, ditetapkannya jumlah kursi dan Dapil menjadi penanda telah selesainya pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Pessel pada tahapan penetapan jumlah kursi dan penetapan Dapil.
Dikatakannya, evaluasi dapat menjadi sarana menambahkan pengetahuan berkenaan dengan penetapan Dapil dan jumlah kursi, terkhusus di Kabupaten Pesisir Selatan.
“Penetapan Dapil dan jumlah kursi secara tahapan telah berakhir dan menghasilkan produk dari kewenangan teknis yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Pessel. Pengawasan pada tahapan ini jelas merupakan kewajiban sebagai pengawas Pemilu,” ujar Nurmaidi.
Sementara itu, Kordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Diklat (SDMOD) Yani Rahmasari, selaku narasumber memaparkan, bahwa rapat evaluasi pengawasan penetapan peserta Pemilu dan Dapil merupakan sarana untuk menginformasikan pelaksanaan pengawasan pendaftaran partai politik dan pengawasan penetapan Dapil DPRD Kabupaten Pesisir Selatan pada Pemilu mendatang.
“Pengawasan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD serta tahapan penetapan Dapil Pemilu tahun 2024 telah selesai dilaksanakan, sehingga hari ini perlu kita lakukan evaluasi,” katanya.
Ketua KPU Pessel, diwakili Yon Baiki mengatakan, jumlah Dapil dan alokasi kursi DPRD Kabupaten Pesisir Selatan pada 2024 mendatang tidak berubah dan tetap sama yaitu dengan jumlah lima Dapil, serta alokasi kursi sebanyak 45 kursi.
“Hal itu ditetapkan melalui Peraturan KPU (PKPU) Nomor 6 Tahun 2023 tertanggal 6 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Ketua KPU RI, Hasyim Asy’ari,” katanya.
Ia juga menambahkan, selain PKPU Nomor 6 Tahun 2023 jumlah alokasi kursi DPRD Kabupaten/Kota juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.
(canang)
