PADANG PANJANG, Mjnews.id – Wali Kota Padang Panjang, H. Fadly Amran, BBA Datuak Paduko Malano sampaikan nota jawaban terhadap pandangan umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.
Penyampaian nota jawaban ini disampaikan dalam Sidang Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD, Mardiansyah, A.Md. Dihadiri Wakil Wali Kota, Drs. Asrul, Forkopimda plus, Sekdako, Sonny Budaya Putra, A.P, M.Si, anggota DPRD, asisten, staff ahli, dan OPD, Selasa (29/11/2022) kemarin malam, di Ruang Sidang DPRD.
Wako Fadly menyampaikan nota jawaban atas pendangan umum dari enam fraksi, di antaranya Fraksi PAN, PBB-PKS, Gerindra, Nasdem, Golkar dan Demokrat Kebangkitan Bangsa pada Sidang Paripurna sebelumnya.
Menjawab pandangan umum Fraksi PAN salah satunya terkait upaya pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak, Fadly menyampaikan, Pemko terus berupaya mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi terkait kewajiban membayar pajak melalui aplikasi Sistem Informasi Publik PBB. Juga inovasi dalam pilihan cara pembayaran melalui kanal pembayaran seperti Gojek, Tokopedia, QRIS dan Lapau Nagari.
“Pemerintah Kota juga bekerja sama dengan PT Telkom melalui produk mereka OCA dalam proses penyampaian informasi (broadcast) tentang pesan-pesan pajak melalui WhatApp,” lanjutnya.
Untuk pandangan umum Fraksi PBB-PKS terkait tentang pentingnya pencapaian target-target yang sudah ditetapkan dengan memperhatikan tema pembangunan Kota Padang Panjang, yakni “Pemulihan Ekonomi dan Peningkatan Kualitas SDM untuk Mewujudkan Padang Panjang Bermarwah Bermartabat”, yang harus disinkronkan dengan arah kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi agar terjadi kesesuaian antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah.
Fadly menyampaikan hal ini telah dilakukan Pemerintah Kota melalui fasilitasi penyusunan RKPD oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat setiap tahunnya, termasuk RKPD Kota Padang Panjang 2023.
Selanjutnya, terhadap delapan poin pandangan umum dari Fraksi Gerindra salah satunya tentang persentase capaian prioritas RPJMD, Fadly mengatakan indikator makro daerah secara umum dapat dicapai walaupun secara fluktuatif namun masih ada beberapa indikator yang mengalami dinamika.
“Adapun gambaran dinamika capaian indikator tersebut antara lain Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 3,64%, PDRB per Kapita (ADHK) sebesar Rp46,19 juta, PDRB Per Kapita (ADHB) sebesar Rp64,09 juta, Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,9%, Harapan Lama Sekolah 100 %, Gini Rasio sebesar 0,306. Selanjutnya adapun rincian capaian program prioritas RPJMD 2019-2021 kami sampaikan sebagaimana terlampir,” jelasnya.
Lalu, menjawab pandangan umum Fraksi Nasdem tentang solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan minimnya ketersediaan lahan parkir dan minimnya pendapatan dari retribusi perparkiran, Fadly menjawab, penataan lokasi perparkiran tepi jalan umum di seputaran Pasar Pusat Padang Panjang saat ini telah tersedia sebanyak 16 titik parkir. Baik untuk roda dua, roda empat dan roda enam. Penyelenggaraan perparkiran yang ada saat ini dinilai masih dapat menampung kunjungan masyarakat ke Pasar Pusat.
“Terkait dengan realisasi penerimaan PAD dari perparkiran setiap tahunnya telah mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari realisasi penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum 2022 yang telah mencapai Rp650 juta. Bandingkan dengan 2019 yang hanya sebesar Rp350 juta. Peningkatan penerimaan dari retribusi parkir tersebut, juga mencerminkan peningkatan kunjungan ke Pasar Pusat,” sambungnya.
Terkait dengan harapan Fraksi Golkar kepada Pemerintah Daerah agar kegiatan yang belum tuntas untuk diselesaikan pengerjaannya, ia menjelaskan, program dan kegiatan yang belum tuntas beberapa di antaranya telah dilanjutkan pada 2022 ini. Seperti lanjutan pembangunan pedestrian pasar yang pekerjaannya telah dimulai kembali pada bulan ini dan juga direncanakan akan dilanjutkan 2023.
Menjawab atas salah satu pandangan umum Fraksi Demokrat Kebangkitan Bangsa, terkait tambahan belanja pada RAPBD 2023 ini yang berpihak pada layanan dasar masyarakat, Fadly menjelaskan beberapa hal. Seperti untuk program bidang pendidikan dialokasikan anggaran Rp103.159.942,235, untuk kesehatan Rp151.873.266.338.
Adapun program untuk mendukung pelayanan dasar masyarakat tersebut, antara lain Program Pengelolaan Pendidikan, Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Pemberdayaan Masyarakat di bidang Kesehatan, Program Pemenuhan Upaya Masyarakat, Program Pemberdayaan UMKM.
Kemudian Program Peningkatan Perekonomian penunjang lainnya seperti Program Pengembangan UMKM, Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata dengan Anggaran, Program Pemasaran Pariwisata, serta Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian.
Dari semua nota jawaban wali kota itu, akan dilanjutkan dengan sidang paripurna pandangan akhir fraksi DPRD yang digelar Rabu (30/11/2022) hari ini.
(dga/arb)
