MJNews.id – Audiensi dengan Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi terkait kisrus PPDB Online di Kota Padang Panjang yang saban tahun alami konflik berkepanjangan, Walikota Fadly Amran saat itu ditemani Ketua DPRD Padang Panjang, Mardiansyah, Sekda Sony Budaya Putra, Sekretaris Dinas Pendidikan, Muji Sirwanto, Sekwan Wita Desi Susanti.
Hasil Audiensi Walikota dengan Gubernur, melahirkan kesepakatan penambahan lokal untuk anak anak Padang Panjang yang belum diterima di sekolah negeri sesuai zonasi masing-masing. Buktinya, sampai detik ini hasil audiensi tersebut belum ada realisasinya.
Di sisi lain, tahun ajaran baru hari ini, Senin (10/7/2023) mudah dimulai. Artinya, anak anak Padang Panjang yang belum bisa masuk sekolah sudah mulai cemas. Persoalannya, hingga hari ini duduk permasalahannya belum ada titik terang.
“Hati orang tua mana yang tidak akan risau melihat kondisi ini terjadi di tanah kelahiran kita,” ujar Dt Palindih, salah seorang tokoh masyarakat Gunung, sewaktu mengadukan permasalahan ini pada petinggi daerah, pagi tadi.
Dalam pertemuan dengan Wakil Walikota Asrul, kita baru dapat jawaban yang belum pasti. Masalah PPDB ini, menunggu dari Kementerian. Bagaimana kedepannya, kita belum ada kepastian.
“Sedangkan, anak anak yang zonasinya jauh dari sekolah seperti yang bertempat tinggal di Ekor Lubuk, Ganting, Sigando. Otomatis, dengan sistim zonasi sekarang tentu tidak akan bisa bersekolah di SMA Negeri 1, SMA Negeri 2. Apalagi SMA Negeri 3 yang sudah jauh dari zona,” terang Dt Palindih.
“Untuk itu, sebelum terlambat kita berharap pada pemerintah Kota Padang Panjang untuk mencarikan solusi terbaik. Pasalnya, kita tidak bisa menerima sistem kaku seperti ini. Untuk Padang Panjang yang hanya punya tiga SMA, sistem zonasi ini kurang tepat rasanya diterapkan. Masalahnya, untuk anak-anak yang tinggal di Ekor Lubuk, Sigando, Ganting, tentu secara otomatis tidak bisa menuntut ilmu di sekolah pilihanya,” tegas Dt. Palindih.
Lebih jauh Tokoh Gunung ini mengatakan, ini yang datang perwakilan orang tua murid, kita ditemani oleh Iswanda, Ihkwanda, Noviendi Katik Majo Lelo. “Andai masalah penerimaan murid baru ini tidak ada titik temunya, yang kita sangsikan, akan ada massa yang lebih banyak turun ke jalan, bila permasalahan PPDB ini tidak direspon Provinsi,” tambahnya.
Jujur, semasa Walikota Suir Syam Walikota Padang Panjang, tanah bangunan SMA unggul yang berdiri megah di Solok Batuang, keberadaan sekolah itu lantaran walikota berasal dari Nagari Gunung. Masyarakat dengan ikhlas melepas tanahnya untuk membangun sekolah. “Setelah sekolah beroperasi, penduduk pribumi tidak bisa bersekolah, kan ini lucu,” tambah Noviendi.
Jika memaksakan sistem zonasi diberlakukan di Padang Panjang. Tiap tahun ajaran baru dimulai selalu akan bermasalah. Persisnya, sistem zonasi kurang tepat diterapkan di Padang Panjang.
“Saran saya, kembalikan sistem pendidikan Padang Panjang pada sistim nilai. Jika sistim nilai diterapkan, bila anak yang nilai ijazahnya tidak bisa bersaing. Tentu, dari awal sudah mencari alternatif untuk bersekolah. “Bila bersikukuh kita menerapkan sistim Zonasi, persoalan akan selalu muncul tiap tahun,” pungkasnya.
(Son)
