Mjnews.id – Kepala Lapas Kelas III Dharmasraya, Budi Setyo Prabowo, ikut meriahkan acara Legal Expo yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat, Sabtu 5 Agustus 2023.
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari perayaan hari lahir Kementerian Hukum dan HAM RI yang ke-78 dan bertemakan “Kementerian Hukum dan HAM yang Berkualitas Untuk Indonesia Maju”.
Kegiatan Legal Expo ini melibatkan seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah Kemenkumham Sumatera Barat untuk memeriahkan acara yang berlangsung selama dua hari di GOR H. Agus Salim Kota Padang, yakni pada 5-6 Agustus 2023.
Dalam acara ini, UMKM dari seluruh Sumatera Barat juga diundang untuk mempromosikan produk unggulan mereka, serta berbagai mitra kerja Kantor Wilayah Kemenkumham Sumbar turut ambil bagian dalam pameran tersebut.
Kegiatan Legal Expo 2023 juga menyediakan berbagai layanan publik, seperti pelayanan paspor dan sertifikat label usaha bagi pelaku usaha. Kementerian Hukum dan HAM sendiri menyediakan beragam layanan hukum, termasuk layanan kekayaan intelektual, penyuluhan hukum, dukungan terhadap pembelian dan penggunaan produk dalam negeri, serta layanan komunikasi masyarakat.
Selain itu, Legal Expo 2023 juga menampilkan produk-produk dari warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang ada di Sumatera Barat. Produk-produk tersebut termasuk sendal, sepatu, tas, dan berbagai souvenir lainnya. Kehadiran produk-produk berkualitas dari WBP dalam acara ini menunjukkan bahwa program rehabilitasi dan pelatihan di lapas mendukung pemberdayaan warga binaan untuk memiliki keterampilan dan menghasilkan produk yang dapat diperjualbelikan di pasar.
Selama acara Legal Expo berlangsung, berbagai kegiatan menarik diadakan, seperti aksi jalan sehat, talk show, kuis, pertunjukan musik langsung, dan layanan publik berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) untuk masyarakat Sumatera Barat.
Seluruh rangkaian acara tersebut bertujuan untuk mempererat hubungan antara Kementerian Hukum dan HAM dengan masyarakat dan mengedukasi tentang pentingnya kualitas pelayanan publik yang berbasis pada prinsip HAM dalam mendorong kemajuan Indonesia.
(eko)
