IPM Sumbar mencapai 73,26, meningkat sebanyak 0,61 poin dibandingkan dengan tahun 2021 (72,65). Angka ini mengungguli rata-rata IPM nasional sebesar 72,91.
Di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang mencatatkan IPM tertinggi (83,29), sementara Kabupaten Kepulauan Mentawai mencatat IPM terendah (62,19) pada tahun 2022.
IPM mencakup beberapa komponen, seperti angka harapan hidup, harapan lama sekolah, lama rata-rata sekolah, dan pengeluaran per kapita. Pada tahun 2022, angka harapan hidup di Sumatera Barat mencapai 69,90 tahun, naik sebanyak 0,31 tahun dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan peningkatan kesehatan penduduk Sumbar sebanyak 0,31 poin dibandingkan tahun sebelumnya.
Harapan lama sekolah di wilayah Sumatera Barat pada tahun 2022 mencapai 14,10 tahun, meningkat dari 14,09 tahun pada tahun 2021. Rata-rata lama sekolah juga meningkat menjadi 9,18 tahun pada 2022 dari 9,07 tahun pada 2021.
Rata-rata lama sekolah mencerminkan jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan.
Pengeluaran per kapita penduduk di Sumatera Barat tercatat sebesar Rp11.130.000 pada tahun 2022, meningkat dari Rp10.790.000 pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dari segi pendapatan masyarakat Sumatera Barat, seiring dengan peningkatan daya beli.
Gubernur mengatakan dalam setiap penghargaan itu, Pemprov Sumbar tidak berjalan sendiri. Ada kolaborasi dan kerjasama yang terjalin apik dengan DPRD, Kabupaten dan Kota, Instansi Vertikal, BUMN/BUMD, bahkan pengusaha, dan berbagai komponen masyarakat, telah bahu-membahu membangun Sumatera Barat.
“Demikian banyak hasil yang telah diraih, tetapi kita tidak boleh sudah merasa puas, karena pembangunan adalah proses yang berlangsung terus-menerus. Tidak akan pernah berhenti pada satu titik. Proses pembangunan akan selalu bergerak sesuai dengan harapan dan kebutuhan manusia yang juga selalu berkembang, ” kata Gubernur.
Athari Berharap Pembangunan Lebih Merata
Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI asal Sumbar, Athari Gauthi Ardi bicara soal pemerataan pembangunan di pelosok daerah. itu mengatakan, pembangunan di daerah terluar Sumbar masih belum merata.
Menurutnya masih banyak kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi, terutama soal infrastruktur.
“Mari kita jadikan HUT Sumbar ke-78 ini sebagai momentum bagi kita untuk mengingat kembali persoalan yang dihadapi oleh masyarakat kita di daerah. Sesuai dengan bidang saya sebagai anggota Komisi V DPR RI, saya sudah keluar masuk pedalaman, melihat secara langsung daerah-daerah terluar Sumbar, saya menemukan masih banyak kebutuhan pembangunan yang harus dilaksanakan,” kata Athari saat dihubungi awak media, Minggu (1/10/2023).
(adpsb)
