Mjnews.id – Penjabat (Pj) Wali Kota Padang Panjang, Sonny Budaya Putra, lantik sebanyak 16 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tenaga teknis hasil optimalisasi, di Hall Lantai III Balai Kota, Senin (13/11/2023).
PPPK hasil optimalisasi ini merupakan peserta yang memenuhi peringkat sesuai jumlah alokasi kebutuhan PPPK tenaga teknis yang telah diterapkan berdasarkan hasil pengolahan nilai sesuai dengan Computer Assisted Test (CAT).
Pj Wako Sonny menyampaikan selamat dan rasa bangganya kepada PPPK yang telah lulus hasil optimalisasi yang juga merupakan Tenaga Harian Lepas (THL) dari Kota Padang Panjang yang lebih dari dua tahun mengabdi.
“Kebijakan pengangkatan PPPK juga menjadi salah satu solusi dari Pemerintah Pusat untuk mengurai persoalan tenaga non-ASN yang telah mengabdi bertahun-tahun kepada Pemerintah. Sebagian dari PPPK yang dilantik pada hari ini berasal dari tenaga non-PNS yang telah mengabdi di lingkungan Pemerintah Kota,” ujarnya.
Dijelaskan, pengangkatan PPPK bertujuan memenuhi kebutuhan aparatur negara yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Keberadaan PPPK ini juga membantu menutupi kekurangan kebutuhan jumlah ASN yang ideal.
“Kita berharap dengan bertambahnya personel ASN dari unsur PPPK ini akan semakin meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah, terutama di sektor pelayanan publik. Apalagi PPPK yang baru dilantik nantinya akan melaksanakan tugas-tugas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” tuturnya.
Sonny juga berpesan kepada PPPK untuk mengabdi kepada masyarakat secara profesional, berdedikasi, penuh tanggung jawab. Memberikan kemampuan terbaik di bidang tugas masing-masing, menjaga sikap perilaku dan komunikasi dengan atasan dan rekan sejawat. Menjaga amanah dengan sebaik-baiknya, serta bekerja sesuai aturan yang berlaku dan menerapkan nilai-nilai dasar atau core values ASN BerAKHLAK.
“Kepada OPD terkait tetap lakukan analisa kebutuhan aparatur kita ke depan, baik dari unsur PNS maupun PPPK. Kita menginginkan komposisi dan kuantitas ASN yang ideal untuk menunjang berputarnya roda birokrasi yang efektif dan berkualitas sesuai tuntutan masyarakat yang makin komplek ke depannya,” sampai Sonny.
(son)
