Mjnews.id – Irban II Inspektorat Kota Padang Panjang, Yonhendril menekankan pentingnya integritas sebagai benteng utama pencegahan korupsi dalam Penyuluhan Anti Korupsi di BKPSDM, Rabu (22/10/2025).
Kegiatan tersebut juga merupakan upaya peningkatan nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) yang nantinya dijadwalkan pula di DPMPTSP dan UKPBJ.
Berdasarkan hasil SPI, tiga OPD ini termasuk area yang berpotensi memiliki risiko terhadap benturan kepentingan, bukan karena adanya kasus, melainkan karakteristik tugas dan interaksi yang luas.
Yonhendril, penyuluh berlisensi KPK sekaligus Irban II Inspektorat menjelaskan bahwa integritas mencerminkan kejujuran dan kesungguhan supaya selalu melakukan hal yang benar dan adil dalam setiap situasi.
“Integritas terlihat dari tiga hal, berkata sesuai perbuatan, melakukan yang benar, dan menyampaikan kebenaran,” ungkapnya.
Yonhendril menambahkan, integritas dapat diwujudkan melalui tiga tindakan utama, yaitu menunjukkan kejujuran, memenuhi komitmen, dan berperilaku konsisten.
Ia juga mengingatkan pentingnya menanamkan sembilan nilai antikorupsi, yakni jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras.
Menurutnya, pencegahan korupsi di antaranya dapat dimulai dengan menanamkan semangat nasionalisme, mencatat ulang aset, hingga menyejahterakan masyarakat melalui kebijakan yang adil.
“Tujuan akhirnya adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945,” jelasnya.
Plt. Irban III Inspektorat, Firson Sukriadi menyebut kegiatan ini memperkuat budaya kerja yang transparan, akuntabel serta menekan potensi korupsi di lingkungan pemerintahan.
Sementara Plt Kepala BKPSDM, Busmar Chandra menyampaikan apresiasinya.
“Kami berterima kasih atas tambahan ilmu ini. BKPSDM juga ingin lebih memahami potensi konflik kepentingan dan cara menghindarinya,” ujarnya.
Adapun Survei Penilaian Integritas merupakan survei nasional oleh KPK guna mengukur tingkat integritas dan memetakan potensi risiko korupsi di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
(arb)
